Hakim PN Surabaya Sempat Deklarasi Anti Korupsi Sebelum Di-OTT KPK

Hilda Meilisa - detikJatim
Kamis, 20 Jan 2022 12:39 WIB
pengadilan negeri surabaya
Pengadilan Negeri Surabaya (Foto: Amir Baihaqi)
Surabaya -

Hakim dan panitera Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Padahal, dua pekan lalu, para hakim di PN Surabaya sempat menggelar deklarasi dan menandatangani pakta integritas anti korupsi.

Acara penandatanganan pakta integritas ini diikuti seluruh hakim hingga karyawan PN Surabaya. Kegiatan ini diunggah di website resmi PN Surabaya https://pn-surabayakota.go.id/.

"Senin, tanggal 04 Januari 2021, bertempat di Lantai 6 Aula Pengadilan Negeri Surabaya telah dilaksanakan Penanda Tanganan Pakta Integritas yang di Pimpin Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Bapak Dr. Joni, S.H., M.H, para Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Karyawan Karyawati Pengadilan Negeri Surabaya," berikut keterangan dari situs resmi PN Surabaya yang diakses detikJatim di Surabaya, Kamis (20/1/2022).

Kegiatan ini digelar setiap awal tahun sebagai komitmen untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Hal ini dilaksanakan tiap awal tahun yang bertujuan untuk pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan perundang undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan masing-masing menuangkan tanda tangan di atas perjanjian Pakta Integritas," tambahnya.

Sebelumnya, KPK membenarkan penangkapan hakim bernama Itong Isnaeni, panitera bernama Hamdan, dan seorang pengacara.

"Benar, 19 Januari 2022 KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya Jawa Timur. Diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait sebuah perkara di PN Surabaya," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/1/2022).

Para pihak yang terjaring OTT itu masih berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang terjaring OTT.



Simak Video "4 Pegawai BPK Diduga Terima Suap Rp 1,9 M dari Bupati Bogor"
[Gambas:Video 20detik]
(hil/iwd)