Peternak Magetan Sambat Harga Telur Anjlok ke Wakil Kepala BGN

Peternak Magetan Sambat Harga Telur Anjlok ke Wakil Kepala BGN

Sugeng Harianto - detikJatim
Senin, 01 Jun 2026 21:20 WIB
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang saat berkunjung ke Magetan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang saat berkunjung ke Magetan. (Foto: Sugeng Harianto/detikJatim)
Magetan -

Peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan sambat soal anjloknya harga jual telur di pasaran. Keluhan soal harga telur yang murah banget itu disampaikan langsung kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang yang sedang berkunjung ke Magetan.

Ketua Asosiasi Pinsar Petelur Nasional Kabupaten Magetan Surohman mengungkapkan bahwa harga telur di tingkat peternak saat ini merosot tajam jauh di bawah harga acuan maupun titik impas usaha. Saat ini, harga telur di peternak hanya berkisar Rp 21 ribu per kilogram, melorot dari harga normal yang seharusnya Rp 22.800 per kilogram.

"Untuk saat sekarang ini harga acuan kita sebetulnya Rp 22.800 per kilogram. Akan tetapi realita di lapangan itu laku antara Rp 19.000 sampai Rp 21.000 per kilogram. Jadi dari harga acuan yang kita sampaikan kepada teman-teman peternak, ternyata tidak bisa mengangkat harga itu," ujar Surohman di Kebun Refugia, Kecamatan Plaosan, Senin (1/6/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Surohman, pemicu utama anjloknya harga ini adalah produksi telur yang melimpah (over supply) yang tidak diimbangi dengan penyerapan pasar yang memadai.

"Untuk penyebabnya saat ini supply dan demand tidak seimbang. Terjadi over supply," kata Surohman.

ADVERTISEMENT

Surohman menjelaskan hingga kini pihak peternak belum bisa mengukur seberapa besar penyerapan telur lokal Magetan oleh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena itu dia usul agar pengadaan telur MBG dilakukan satu pintu lewat koperasi atau asosiasi agar volumenya terpantau jelas.

"Kita kemarin sudah menyampaikan ke korwil (SPPG) agar bisa satu pintu lewat koperasi atau asosiasi. Dengan begitu kita bisa mengukur berapa telur yang diserap oleh BGN. Saat sekarang ini kita tidak tahu mereka mengambil telur dari mana, mendatangkan dari mana, kita belum tahu," ujarnya.

Masyarakat peternak pun berharap pemerintah bisa membeli telur mereka dengan harga yang adil agar tidak terus merugi.

"Kita tidak minta harga tinggi. Paling tidak minimal beli di harga Rp 24 ribu sampai Rp 25 ribu per kilogram. Kita tidak minta setinggi harga acuan Badan Pangan Nasional yang Rp 26.500 per kilogram. Yang penting telur bisa keluar kita tidak rugi, itu sudah bagus," tandas Surohman.

Respons Badan Gizi Nasional

Menanggapi keluhan itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa BGN berkomitmen agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak perekonomian yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebab itu, Nanik meminta pengelola dapur MBG memprioritaskan pasokan dari peternak lokal terdekat.

"Dapur MBG harus tampil lebih responsif dengan memprioritaskan belanja bahan baku kepada pelaku usaha terdekat di sekitarnya. Ini untuk membangun ekosistem perekonomian yang menyejahterakan secara berkelanjutan," ungkap Nanik.

Menurut Nanik, fenomena surplus produksi dan lemahnya serapan pasar seperti ini memang menjadi tantangan yang bisa terjadi pada produk pangan apa pun. Solusinya, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi.

"Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bergandengan tangan mendukung usaha rakyat dan menjaga iklim dan stabilitas harga yang sehat serta mendukung produktivitas pertanian dan peternakan masyarakat yang lebih berkembang dan berdaya saing," papar Nanik.

Nanik menambahkan, program MBG andalan Presiden Prabowo Subianto ini terbukti mulai menggerakkan roda ekonomi dan menunjukkan dampak nyata terhadap pasar di daerah.

"Bahwa program MBG yang menjadi andalan Presiden Prabowo tidak berhenti berbicara tentang gizi dan kesehatan serta pendidikan generasi anak di masa depan. Namun juga terbukti berdampak pada laju dan denyut perekonomian di masing-masing wilayah seluruh Indonesia," sambung Nanik.

Berdasarkan data BGN per 30 Mei 2026, jumlah relawan yang bertugas di SPPG secara nasional telah mencapai 1,3 juta orang, dengan 62,78 juta penerima manfaat. Program ini juga disokong oleh 146.817 pemasok (supplier), di mana 61.834 di antaranya merupakan UMKM dan 13.514 berbentuk koperasi.

"Jumlah tersebut akan terus mengalami peningkatan secara cepat, sehingga program MBG selain difokuskan pada pemenuhan gizi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan mempercepat daya saing dalam bidang pendidikan, juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat," tandas Nanik.

Kunjungan kerja Wakil Kepala BGN ini turut dihadiri dan disambut langsung oleh Bupati Magetan Hj Nanik Endang Rusminiarti beserta jajaran Forkopimda Magetan.



(ihc/dpe)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads