.webp)
Distributor minyak goreng (migor) curah diserbu warga di Kota Malang. Kondisi itu terjadi di Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Mereka menjual migor curah pada warga untuk mengatasi kelangkaan di pasaran.
Distributor itu menjual migor curah dengan harga Rp 14 ribu per liter. Penjualan itu melibatkan RW setempat. Mereka menjual 1.500 liter migor curah kepada warga setempat.
"Kami ingin membantu warga, terutama ibu-ibu, karena kesulitan mendapatkan minyak curah. Jika ada, harganya mahal," terang perwakilan distributor, Usman Hadi kepada detikJatim, Rabu (30/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agar tepat sasaran, warga berhak membeli setelah mendapatkan kupon yang dibagikan oleh RW setempat. Terdapat 750 kepala keluarga yang berhak untuk membeli migor curah, masing-masing mendapat 2 liter.
"Kami ada 1.500 liter yang dijual dengan harga Rp 14 ribu per liter. Sasarannya, ibu rumah tangga, bukan pedagang," tegas Ketua RW 14 Kelurahan Bunulrejo, Harun Bukhori.
Salah satu warga yang mendapat minyak goreng curah, Evi mengaku bersyukur bisa membeli migor curah itu. Pasalnya, harga migor curah di pasaran sangat tinggi dan stoknya pun tak tentu.
"Di pasar ada tapi mahal, harganya Rp 17.500 sampai Rp 18 ribu," pungkas Evi.
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang mengakui adanya peningkatan konsumsi migor curah pasca subsidi migor kemasan dicabut. Sebelumnya, kebutuhan migor curah hanya 8 ribu liter per minggu. Kini, kebutuhan migor curah di Kota Malang meningkat hingga 30 ribu liter per minggu.
"Kalau stok migor curah belum mencukupi. Minimal 30 ribu liter per minggu. Kalau kebutuhan migor kemasan sekitar 250 ribu liter, itu kan sudah membantu," ujar Kepala Diskopindag Kota Malang Muhamad Sailendra.
Menurut Sailendra, pihaknya tak berdaya menghadapi kelangkaan migor curah di pasaran. Sebab, ada perubahan kebijakan pemerintah. Yakni operasi pasar harus menunggu persetujuan dari Kementerian Perindustrian.
"Kebijakan dulu dari Kementerian Pedagangan, sekarang beralih ke Kementerian Perindustrian. Kami menunggu kebijakan yang beralih dari Kemendag ke Kemenperin. Pasti berpengaruh dengan daerah. Jadi aturan main akan berbeda," tegas dia.
(hse/fat)
