.webp)
Aksi borong minyak goreng terjadi saat Gelar Pangan Murah Berkualitas di Tulungagung. Bahkan kegiatan yang digelar dari Pemprov Jatim dan Pemkab Tulungagung, ini salah satu stand pembeli sempat didominasi pegawai pemerintah.
Kegiatan yang digelar di halaman Dimas Ketahanan Pangan Tulungagung tersebut diserbu masyarakat sekitar yang ingin mendapat aneka kebutuhan sehari-hari. Seperti minyak goreng, beras hingga sayur mayur.
Namun sebagian masyarakat yang datang dibuat kecewa, sebab stand yang disediakan pemerintah daerah, pembelian dibatasi dengan memakai sistem kupon. Sedangkan masyarakat tanpa kupon harus berdesakan untuk mengantre pada lapak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi saya ke stand situ (Pemkab Tulungagung) enggak boleh, karena pakai kupon. Akhirnya antre ke sini (stand Pemprov Jatim)," kata salah satu warga, Hanik, Kamis (10/3/2022).
Namun anehnya, pada lapak Pemkab Tulungagung tersebut satu orang pembeli ada yang membawa hingga enam kupon sekaligus. Sehingga mendapatkan jatah minyak goreng lebih banyak. Padahal yang bersangkutan hanya membawa satu lembar fotokopi KTP.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung, Usmalik, membantah adanya aksi borong tersebut. Menurutnya sesuai kesepakatan sebelumnya, proses pembelian minyak goreng dengan kupon bisa diwakilkan maksimal satu orang membawa 6 kupon. Pihaknya berdalih, hal tersebut untuk mempermudah masyarakat dan agar tidak terjadi kerumunan.
"Kami utamakan jangan sampai ada kerumunan, makanya enam kupon bisa diwakili sayu orang," kata Usmalik.
 Operasi minyak goreng murah di Tulungagung/ Foto: Adhar Muttaqin |
Namun saat disinggung adanya pembeli yang melakukan aksi borong berbekal banyak kupon, hanya dengan satu fotokopi KTP, pihaknya mengaku perlu melakukan klarifikasi. "Kalau itu perlu klarifikasi," jelasnya.
Usmalik mengaku, lapak sembako dan minyak goreng yang dikelola Pemkab Tulungagung sebagian sengaja menerapkan sistem kupon. Pembagian kupon dilakukan melalui tim penggerak PKK di tingkat kecamatan, untuk dibagikan ke masyarakat desa di sekitar lokasi kegiatan.
Pascaadanya protes, akhirnya masyarakat umum bisa mengakses minyak goreng yang dijual lapak Pemkab Tulungagung tanpa harus menggunakan kupon. Menurutnya alokasi pembelian minyak goreng tanpa kupon mencapai 50 persen dari total persediaan.
Ditambahkan pada gelar pangan murah tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan 2.400 liter minyak goreng bersubsidi. Sedangkan pemerintah kabupaten juga bekerjasama dengan pemasok minyak goreng dan menyediakan sekitar 6.000 liter.
Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim Hadi Sulistyo, menegaskan program Gelar Pangan Murah Berkualitas tersebut bisa diakses oleh semua masyarakat.
"Ini, bebas semua (masyarakat bisa beli)," ujarnya.
Dari pantauan detikjatim, aksi borong tidak hanya terjadi pada lapak berkupon, namun juga berlangsung di lapak tanpa kupon yang disediakan Pemprov Jatim. Bedanya, aksi borong di lapak Pemprov Jatim, masyarakat melakukan pembelian secara berulang. Bahkan ada warga yang sengaja berganti baju agar bisa kembali membeli komoditas minyak goreng.
(fat/fat)
