.webp)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Provinsi Jawa Timur mencapai 6.154 orang. Angka ini menempati posisi tertinggi ketiga setelah Jawa Barat dengan 13.044 orang dan Banten sejumlah 7.733 orang.
Pakar Ekonomi, Gigih Prihantono, SE., MSE, menilai kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor dan tekanan yang dihadapi. Industri tekstil dan kertas menjadi sektor yang paling menghadapi tantangan tersebut.
"Dari sisi eksternal, kita mengetahui adanya perang, gejolak harga minyak, tekanan terhadap nilai tukar, serta melemahnya daya beli, termasuk dari China. Semua itu berpengaruh terhadap industri tekstil dan kertas di Jawa Timur," kata Gigih kepada detikJatim saat dihubungi, Rabu (14/10/2026)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari sisi internal, perubahan regulasi yang terlalu sering juga berpengaruh. Beberapa aturan industri bisa berubah dalam waktu singkat, sehingga menambah biaya penyesuaian bagi perusahaan," lanjutnya.
Pihaknya khawatir kondisi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat apabila tidak segera ditangani. Menurutnya, kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Sebab, pemerintah belum mempunyai kebijakan yang cukup kuat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan kelompok tersebut.
"Kelas menengah menjadi kelompok yang rentan menghadapi tekanan ekonomi. Saya sendiri melihat belum ada kebijakan yang benar-benar kuat untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah," terangnya.
Gigih menyebut kondisi semacam ini menjadi alarm bagi pemerintah. Bahkan, pihaknya turut mengingatkan bahwa keramaian pusat perbelanjaan belum tentu mencerminkan kemampuan belanja seluruh lapisan masyarakat.
"Pemerintah mungkin melihat pusat perbelanjaan masih ramai dan masyarakat masih berbelanja. Namun, itu hanya menggambarkan sebagian kelompok masyarakat. Kita juga perlu melihat berapa banyak orang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk berbelanja. Keramaian di pusat perbelanjaan tidak serta-merta menunjukkan bahwa daya beli seluruh masyarakat masih kuat," bebernya.
Pihaknya menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan pengkajian ulang pada program yang dinilai kurang efektif seperti MBG dan KOPDES, serta mengembalikan kembali anggaran daerah.
"Menurut saya, program-program itu perlu dikaji kembali karena tidak semua kebijakan memberikan hasil sesuai harapan. Anggaran juga perlu dikembalikan agar perputaran uang di daerah tetap berjalan. Saat ini, perputaran uang cenderung terpusat, padahal aktivitas ekonomi daerah perlu diperkuat," tegasnya.
Di samping itu, Gigih juga memberikan empat saran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi persoalan tingginya PHK ini.
Yakni mempertahankan transportasi umum untuk mengurangi beban masyarakat, memperkuat kapasitas dan daya tawar perusahaan, perlunya sinergi antara pemerintah provinsi dengan stakeholder terkait, serta mengkaji kebijakan yang lebih ramah industri.
"Perlu ada sinergi antara pemerintah provinsi, kepolisian, dan kejaksaan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Jawa Timur. Jangan sampai perusahaan merasa terbebani oleh tindakan aparat penegak hukum yang mencari-cari kesalahan, terutama ketika perusahaan tidak melakukan pelanggaran. Hal-hal seperti itu perlu diminimalkan agar iklim usaha tetap baik dan perusahaan bisa menjalankan aktivitasnya," pungkasnya.
Demikian, ia berharap evaluasi kebijakan dan penguatan iklim dapat menjaga keberlangsungan industri. Di samping itu, dapat mendorong perbaikan ekonomi Jawa Timur.
