.webp)
Akademisi menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Bahlil Lahadalia setelah mendapat mandat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hilirisasi mineral, kemandirian energi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguasaan teknologi dinilai menjadi sejumlah agenda yang perlu diperhatikan dalam menjalankan mandat tersebut.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto menilai, penyatuan kebijakan hilirisasi dan transisi energi merupakan langkah strategis. Menurutnya, pertumbuhan industri pengolahan mineral harus diimbangi dengan penyediaan energi yang efisien, andal, dan semakin rendah emisi.
"Ini sangat strategis karena hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil," kata Wahyudi, Minggu (4/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wahyudi mengatakan pengembangan hilirisasi perlu dibangun dalam satu ekosistem dengan kebijakan energi. Hal itu penting agar pertumbuhan investasi di sektor hilirisasi tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui industri pendukung, teknologi, dan tenaga kerja di dalam negeri.
Investasi hilirisasi pada Semester I 2026 tercatat mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Besarnya investasi tersebut dinilai menjadi modal untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki peran penting ialah industri nikel. Produksi nikel olahan Indonesia meningkat dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia pada 2023.
Menurut Wahyudi, peningkatan tersebut menunjukkan perubahan posisi Indonesia dari negara pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain penting dalam rantai pasok global. Tantangan selanjutnya ialah memastikan nilai tambah dari komoditas tersebut semakin banyak dinikmati di dalam negeri.
"Pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah semakin banyak tinggal di dalam negeri melalui penguatan industri baterai, transfer teknologi, riset, dan keterlibatan perusahaan nasional," ujarnya.
Hilirisasi juga tidak hanya bertumpu pada nikel. Pengolahan tembaga, emas, dan bauksit dinilai dapat memperluas basis industri nasional.
Smelter Freeport di Gresik, misalnya, memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun dengan potensi menghasilkan sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun. Sementara itu, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah memiliki kapasitas produksi sekitar 1 juta ton alumina per tahun.
Wahyudi menilai pengembangan berbagai komoditas tersebut secara bersamaan dapat membuka lebih banyak peluang industri. Nikel dapat menjadi basis industri baterai dan kendaraan listrik, sedangkan tembaga berperan dalam industri elektronik dan kelistrikan. Sementara itu, bauksit dapat dikembangkan menjadi aluminium dan berbagai produk manufaktur.
"Diversifikasi hilirisasi ini penting karena Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas. Nikel, tembaga, bauksit, dan emas memiliki rantai nilai yang berbeda dan dapat menjadi fondasi industri manufaktur, elektronik, energi, hingga kendaraan listrik," kata Wahyudi.
Menurut Wahyudi, posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM memberikan ruang untuk mengintegrasikan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi dari sektor hulu hingga hilir. Integrasi tersebut diharapkan membuat investasi yang masuk memberikan efek berganda terhadap perekonomian.
Dampaknya antara lain dapat terlihat dari tumbuhnya industri pendukung, pembukaan lapangan kerja, peningkatan penguasaan teknologi, hingga pengembangan kawasan industri.
Dorong Kemandirian Energi
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Prof. Ir. ING Wardana. Ia menilai integrasi hilirisasi dan transisi energi strategis karena kekayaan mineral Indonesia dapat menjadi fondasi pembangunan ekosistem energi hijau nasional.
Menurut Wardana, kebijakan tersebut juga berpotensi melahirkan ekosistem industri baru sekaligus menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
"Sangat strategis karena hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bausit, dan tembaga bisa membentuk ekosistem produksi energi hijau," ujar Prof Wardana.
Selain hilirisasi, Wardana menilai kemandirian energi menjadi agenda penting yang perlu dikejar dalam mandat baru Bahlil. Salah satu upaya yang tengah dijalankan pemerintah ialah program B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Program tersebut, menurut Wardana, dapat diperkuat dengan pengembangan bahan bakar berbasis etanol yang menggunakan bahan baku domestik, seperti tebu, singkong, dan jagung.
"Jika program tanam tebu, singkong dan jagung untuk etanol berhasil dan bisa membuat program E20 atau E30 atau E50 berhasil, bersama dengan B50 kita sudah bisa mandiri energi, tidak perlu impor BBM," ujarnya.
Wardana menilai tingkat pengurangan impor energi dapat menjadi salah satu indikator utama keberhasilan Bahlil dalam menjalankan mandat barunya. Pasalnya, pengurangan impor energi akan berdampak terhadap penghematan devisa sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain itu, ia menilai penciptaan lapangan kerja dan penguasaan teknologi perlu menjadi indikator berikutnya dalam mengukur keberhasilan kebijakan tersebut.
"Yang paling utama adalah pengurangan impor energi karena menyedot banyak devisa. Berikutnya adalah pembukaan lapangan kerja, yang ketiga transfer teknologi, baru yang lain-lainnya," kata Prof Wardana.
