.webp)
Penumpukan kendaraan dan antrean kendaraan barang mengular panjang. Ekor antrean diperkirakan mencapai 17 kilometer. DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi membeberkan bahwa akar kemacetan ini bukan karena kurangnya kapal, tetapi minimnya kapasitas dan daya dukung dermaga pelabuhan.
Ketua DPC GAPASDAP Banyuwangi, Nurjatim menegaskan bahwa armada penyeberangan yang disiagakan sebenarnya sudah sangat melimpah. Tetapi pemanfaatannya terhalang keterbatasan infrastruktur dermaga yang ada.
Dari total 58 kapal yang disiapkan, hanya ada 28 armada yang bisa dioperasikan bergiliran untuk 7 dermagra, di mana satu dermaga hanya mampu menyokong empat kapal saja. Apalagi saat terjadi pemeliharaan fasilitas pelabuhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat perbaikan Dermaga MB2 Gilimanuk berlangsung, jumlah kapal yang beroperasi merosot tajam menjadi hanya 23 armada. Jumlah ini hanya sekitar 40% dari total kapal yang tersedia.
"Ironis sekali, dalam kondisi macet sampai 9-17 kilometer, tetapi kapal-kapalnya tidak bisa beroperasi karena tidak tersedia dermaga yang cukup," ujar Nurjatim.
Ia memberikan pandangan edukatif bahwa kemacetan parah di lintasan Ketapang-Gilimanuk tidak bisa hanya dinilai sebagai dampak kelangkaan kapal. Penambahan dermaga baru menjadi solusi teknis paling krusial agar seluruh kapal yang menganggur dapat difungsikan secara optimal untuk mengurai antrean kendaraan.
Selain kuantitas, kualitas dan kekuatan fisik dermaga juga mendesak untuk ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan saat ini dinilai belum memadai untuk menampung lalu lintas angkutan berat seperti truk berbobot 30 hingga 50 ton. Menurutnya, pembenahan harus mencakup keandalan fasilitas bongkar muat, bukan sekadar menyediakan tempat menyandar.
Perawatan berkala pada fasilitas sandar seperti dermaga plengsengan dan dolphin juga harus disesuaikan dengan kehadiran kapal modern berukuran 2.000 hingga 3.000 Gross Ton (GT).
"Kalau meminta kapal diperbesar, dermaganya juga harus diperkuat. Jangan dermaganya tetap seperti itu, sementara kapal yang harus dilayani semakin besar," tegas Nurjatim.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap krisis transportasi laut di penyeberangan Jawa-Bali ini harus dilakukan secara komprehensif dan objektif. Penilaian kelancaran arus barang dan penumpang tidak boleh dibebankan semata-mata kepada pihak kapal atau perusahaan pelayaran.
Menurutnya, kelancaran itu juga bergantung pada kesiapan infrastruktur pelabuhan. Pembenahan dermaga yang memadai dan tangguh menjadi kunci utama demi kenyamanan masyarakat serta kelancaran pelayanan penyeberangan.
