Wacana angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold atau PT) 5 persen terus dipertimbangkan oleh sejumlah partai politik (parpol) di Senayan. Partai Hanura buka suara soal usulan PT 5 persen.
"Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa parliamentary threshold itu tidak boleh lebih dari 4 persen dan tidak boleh tetap dari 4 persen. Karena rasionalitas hukumnya sampai hari ini tidak ditemukan atau tidak ada alasan menaikkan itu 4 persen. Apalagi ada wacana menaikkan itu menjadi 5 persen," kata Wakil Ketua Umum Hanura Patrice Rio Capella usai konsolidasi Tim Task Force DPP Partai Hanura di Surabaya, Selasa (22/9/2026).
Menurut Rio, apabila dipaksakan batas ambang parlemen menjadi 5% sama saja merendahkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau itu dilakukan, itu akan mengangkangi dan mengecingi apa putusan MK. Pasti judicial review (JR) dilakukan, pasti akan dilakukan ke MK karena MK membatasi itu. Dasar dari MK menetapkan itu adalah satu, tidak boleh ada suara yang terbuang. Dan itu dibuktikan pada untuk pilpres yang akan datang dibikin PT-nya, presidential threshold 0 persen," tegasnya.
"Dan kemudian pada pilkada yang lalu, dari 20 persen syarat kursi untuk mencalonkan gubernur, bupati, dan wali kota, diturunkan menjadi 10 persen. Cukup 10 persen suara pun bisa, 10 persen kursi bisa. Berangkat dari dua kejadian yang disampaikan atau diputuskan oleh MK, maka Hanura meyakini putusan soal parliamentary threshold kalaupun dilakukan 4 atau 5 persen seperti wacana yang berkembang akhir-akhir ini, kami meyakini bahwa judicial review yang akan diajukan oleh pegiat-pegiat pemilu, pegiat demokrasi, dan partai politik yang merasa dirugikan dengan apa pun yang diputuskan DPR kalau melebihi itu, maka judicial review-nya kecenderungannya akan dikabulkan oleh MK," tambahnya.
Rio juga mengatakan Hanura belum diajak bicara oleh parpol di parlemen soal batas ambang dinaikkan menjadi 5%.
"Sampai hari ini semua partai non-parlemen itu belum pernah diundang dalam RDP di Komisi II atau kemudian ada wacana dari Pak Dasco untuk bertemu dengan para pimpinan parpol non-parlemen untuk bicara parliamentary threshold dan sistem pemilu apakah proporsional terbuka dan tertutup," jelasnya.
"Hari ini kami tunggu dan mungkin belum ada waktu, mungkin yang akan datang akan ada apa pertemuan itu untuk membicarakan ini. Karena kita mendapatkan kabar bahwa proses Undang-Undang Pemilu itu akan dibahas secara serius pada tahun depan. Oleh karena itu kami akan tunggu dari Pak Dasco yang mewakili DPR untuk bertemu dengan kawan-kawan non-parlemen," tambahnya.
Rio menambahkan Hanura yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) sudah menyiapkan rumusan-rumusan yang akan disampaikan kepada pemerintah dan DPR.
"Dan tim sudah bekerja dan sudah selesai, dan itu akan kami sampaikan kepada teman-teman DPR kalau itu dibutuhkan," tambahnya.
Dalam acara konsolidasi Tim Task Force DPP Partai Hanura di Surabaya, Rio yakin kursi partai di Jawa Timur akan naik pada Pemilu yang akan datang.
"Kami memastikan kesiapan Hanura Jawa Timur dalam rangka menyusun struktur lengkap 100 persen sampai pada tingkat kecamatan. Dan kami harus memastikan bahwa setelah itu desa dan kelurahan segera dibentuk. Tidak hanya untuk mempersiapkan Hanura ini menjadi peserta pemilu pada 2029, tapi lebih mempersiapkan mesin politiknya untuk kemudian menyiapkan petarung-petarung dari Hanura di setiap dapil, baik di DPR RI, provinsi, maupun kabupaten/kota," jelasnya.
"Kedatangan kami untuk memastikan kesiapan itu. Dan hari ini hasil kesimpulan kami bahwa Hanura di Jawa Timur sudah on the track dan ongoing process untuk menyelesaikan itu pada pertengahan bulan depan. Mudah-mudahan ini bisa selesai dan paling lambat Oktober akhir tahun ini, kami akan menutup semua konsolidasi ini untuk kemudian mempersiapkan program kerja yang apa, yang punya kepentingan untuk pada Pemilu 2029 yang akan datang," lanjutnya.
Rio membeberkan saat ini Hanura punya 27 anggota DPRD di 14 kabupaten/kota se-Jatim. Ia menargetkan Hanura punya anggota DPRD di 38 kabupaten/kota se-Jatim.
"Jadi tidak punya itu di 24 kabupaten/kota. Nah, kita harapkan bahwa pada Pemilu 2031 dan Pemilu 2029 itu semua terisi. Setiap provinsi, kabupaten, kota se-Jawa Timur itu Hanura punya wakil," tandasnya.
Simak Video "Video: Ramai Peningkatan Ambang Batas Parlemen, Kepentingan Siapa?"
(auh/abq)