Pedagang dan Mahasiswa Jember Demo Soroti Penataan Pasar

Gelombang protes terkait tata kelola pasar tradisional terjadi di Kabupaten Jember. Puluhan massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember bersama pedagang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Jember.

Massa mengecam penataan lapak yang tidak transparan serta maraknya pedagang liar yang merugikan pedagang resmi. Wakil Ketua Bidang Politik GMNI Jember, Muhammad Faizin, menuntut komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kami menuntut ketegasan Pemkab Jember untuk membenahi tata kelola pasar yang berkeadilan. Jangan sampai ada pembiaran dan tebang pilih aturan yang berujung pada kerugian pedagang kecil," kata Faizin di lokasi aksi, Selasa (15/9/2026).

Kesemrawutan tersebut dinilai berdampak langsung pada merosotnya pendapatan pedagang, khususnya di lantai dua. Faizin mendesak Pemkab Jember segera mengambil langkah konkret demi kejelasan nasib pedagang.

"Carut-marut pengelolaan pasar induk ini telah berdampak langsung pada penurunan pendapatan para pedagang, terutama mereka yang menempati area lantai dua. Pemkab Jember harus segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan area pasar serta menjamin kejelasan nasib seluruh pedagang," ujarnya.

Menanggapi desakan tersebut, Pemkab Jember memastikan sedang memproses relokasi gratis bagi 69 pedagang lantai bawah menuju lantai dua. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jember, Ratno Cahyadi Sembodo, mengimbau seluruh pihak mendukung penataan tersebut.

"Dinas Koperasi sedang melakukan dialog agar pedagang yang di lantai bawah bisa pindah di tempat secara gratis yang kita sediakan di lantai dua Pasar Tanjung, kurang lebih untuk 69 pedagang. Mari kita dukung bersama-sama program untuk menata Pasar Tanjung ini," ungkap Ratno di hadapan massa.

Ratno menekankan penanganan masalah ini memerlukan pendekatan sosial dan dialog transparan, bukan penertiban represif tanpa solusi. Menurutnya, penanganan terburu-buru berisiko memicu konflik karena menyangkut mata pencaharian warga.

"Ini masalah sosial yang tidak bisa dihitung secara matematis. Penyelesaiannya adalah melalui ruang dialog yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur. Kalau kemudian bicara langsung penertiban tanpa solusi, pasti akan berbenturan karena sama-sama mencari makan," paparnya.

Selain relokasi jangka pendek, Pemkab Jember menargetkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) tuntas pada akhir 2026 agar renovasi total dapat direalisasikan tahun depan. Ratno membeberkan tahapan renovasi pasar induk tersebut sudah terjadwal.

"Jangka pendeknya kita siapkan tempat gratis di lantai dua. Jangka menengahnya, akhir tahun ini DED sudah selesai, dan tahun depan insyaallah langsung dibangun renovasi Pasar Tanjung secara total," jelas Ratno.

Mengenai permintaan massa agar pejabat menandatangani pakta integritas di tempat, Ratno menyampaikan permohonan maaf karena hal itu di luar kewenangannya. Ia menegaskan tugasnya terbatas pada menampung aspirasi masyarakat.

"Saya mohon maaf tidak bisa tanda tangan di sini karena tugas kami adalah untuk menerima panjenengan, bukan untuk menandatangani pakta integritas yang atas nama bupati," pungkasnya.