.webp)
Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) RI menunjuk kabupaten Jember sebagai daerah percontohan (pilot project) nasional untuk implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perhitungan PDRB triwulanan. Status ini menjadikan Jember sebagai tolok ukur utama di wilayah Tapal Kuda.
Keputusan tersebut muncul usai Bupati Fawait bertemu Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Bupati Fawait menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas mutlak di Jember karena jumlah penduduk miskinnya yang masih tinggi.
"Verifikasi lapangan sudah kami lakukan, khususnya untuk keluarga desil 1 yang jumlahnya mencapai 96.489 keluarga. Kami fokus cek keberadaan penerima bansos, apakah masih hidup, meninggal dunia, atau sudah pindah domisili. Ini penting agar bansos tepat sasaran," katanya, Minggu (12/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati Fawait menjelaskan, Pemkab Jember kini tengah merintis sistem satu data terpadu guna memastikan jenis intervensi kemiskinan berjalan akurat. Data warga desil 1 langsung dipilah berdasarkan klaster usia produktif dan non-produktif.
"Verifikasi desil 1 dikelompokkan menjadi usia produktif di bawah 60 tahun dan usia tidak produktif di atas 60 tahun. Bagi yang produktif, nantinya akan diberikan pelatihan pekerja migran agar mereka bisa langsung berkontribusi di pasar kerja," ujarnya.
Selain validasi bansos, Pemkab Jember juga fokus mempercepat pembaruan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi warga yang pindah atau meninggal dunia, serta menggenjot penanganan stunting dan Angka Kematian Ibu (AKI).
"Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemkab Jember semoga dapat menjadi pertimbangan untuk perhitungan kemiskinan," paparnya.
Pria yang karib disapa Gus Fawait itu juga menegaskan kesiapan penuh jajarannya, termasuk menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati dan menggelar forum koordinasi rutin berkala dengan BPS demi menyukseskan penyediaan data statistik.
Dirinya menyebutkan, Jember siap berkomitmen untuk mendukung Sensus Ekonomi, melakukan pertemuan rutin, menyampaikan data pendukung, serta menyampaikan data hasil verval ke BPS RI, serta siap menjadi percontohan untuk PDRB triwulanan.
"Pemerintah Kabupaten Jember siap mendukung penuh penyediaan data melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan penerbitan Surat Edaran Bupati apabila diperlukan," tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa program DTSEN ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Momentumnya disinergikan dengan Sensus Ekonomi 2026 agar pembaruan data berjalan dinamis.
Amalia meminta seluruh elemen di Jember, mulai dari tingkat RT hingga kecamatan, untuk mengawal ketat pengumpulan data di lapangan agar tidak ada masyarakat yang terlewat.
"Lakukan proses diskusi dalam pengumpulan data dengan Pemkab. Hal ini dapat menjadi pilot project untuk perhitungan PDRB triwulanan," tandasnya.
