.webp)
Kebun Binatang Surabaya (KBS) beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan publik setelah mencuatnya kasus korupsi pangan satwa. Menyikapi hal itu, Pemkot Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tempat wisata tersebut mulai dari aspek keuangan hingga penguatan pengawasan kesejahteraan satwa.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Syamsul Hariadi mengatakan evaluasi terhadap KBS dilakukan secara berkala. Langkah itu bertujuan memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan secara sehat dan akuntabel.
"Pemerintah Kota Surabaya memang ada evaluasi internal dari teman-teman Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA), itu ada evaluasi setiap enam bulan, dan setiap tahun. Kemudian kita bisa menentukan deviden-nya berapa," kata Syamsul, Minggu (16/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Syamsul, besaran dividen yang diberikan Perumda KBS setiap tahun tidak boleh menjadi satu-satunya indikator dalam menilai kondisi perusahaan. Evaluasi dan pengawasan perlu dilakukan agar berbagai potensi persoalan dapat terdeteksi lebih awal.
Selain evaluasi internal, Pemkot Surabaya juga akan menggandeng auditor independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Perumda KBS.
Penguatan tata kelola juga akan menyasar struktur organisasi. Pemkot Surabaya berencana mengevaluasi pembagian fungsi di lingkungan Perumda KBS untuk memastikan setiap posisi strategis memiliki mekanisme pengawasan serta keseimbangan kewenangan.
"Yang jelas sudah dipersyaratkan bahwa syarat dewan pengawas dan direksi baru ini memang yang pertama harus memiliki integritas. Itu syarat utamanya. Kemudian yang kedua memiliki kompetensi manajerial. Juga memahami tata kelola perusahaan yang baik dan rekam jejak yang bersih," jelasnya.
Tak hanya dituntut memiliki kemampuan manajerial, calon direksi KBS juga harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap konservasi satwa. Karena itu, proses seleksi akan melibatkan tim independen yang terdiri atas akademisi dan praktisi.
"Yang paling utama adalah calon direktur dan dewan pengawas ini juga memiliki komitmen terhadap konservasi satwa. Ini yang jadi intens kita, sehingga diharapkan dapat mengelola KBS itu dengan baik, dan KBS ini bisa menjadi lembaga konservasi yang profesional, akuntabel dan juga bisa kembali dipercaya oleh masyarakat Surabaya," urainya.
Calon direksi juga akan diminta mempresentasikan gagasan serta kemampuan mereka di hadapan tim independen. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menghasilkan jajaran pengelola yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memahami tanggung jawab KBS sebagai lembaga konservasi.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menyiapkan sistem pengawasan yang lebih luas terhadap aspek kesejahteraan satwa. Pengawasan tersebut nantinya tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan, tetapi juga mencakup aspek medis dan nutrisi satwa.
"Untuk pengawasannya juga kita nanti akan membentuk pengawas-pengawas yang banyak. Termasuk pengawas khusus terkait dengan medis dan nutrisi dari hewan-hewan yang ada di KBS," ujarnya.
Menurut Syamsul, evaluasi terhadap KBS menjadi momentum untuk membangun tata kelola yang lebih baik di masa mendatang.
"Jadi pengalaman yang di belakang kemarin menjadi pelajaran bagi kita. Karena memang the right man on the right place, itu yang benar, baru bisa menggerakkan semua nantinya," pungkasnya.
