Blak-blakan Hasto hingga Sederet Alasan Mal di Surabaya Dipagari

Surabaya -

Pemasangan pagar besi setinggi sekitar 2,5 meter di sejumlah pusat perbelanjaan milik Pakuwon Group di Surabaya memicu perbincangan luas di media sosial. Fenomena itu memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari isu krisis ekonomi hingga dugaan antisipasi kerusuhan dan penjarahan massal.

Polemik tersebut tak hanya menjadi perhatian warganet, tetapi juga disorot Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Di sisi lain, manajemen Pakuwon Group memastikan pemasangan pagar tidak berkaitan dengan kondisi ekonomi maupun kekhawatiran terhadap kerusuhan, melainkan bagian dari peningkatan keamanan dan peremajaan fasilitas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berawal dari Video Viral

Perbincangan bermula ketika video pemasangan pagar besi di sejumlah mal, seperti Pakuwon Mall, Tunjungan Plaza (TP), Royal Plaza, dan Pakuwon City Mall, ramai beredar di media sosial.

Karena dilakukan hampir bersamaan di beberapa pusat perbelanjaan besar, sebagian warganet mengaitkannya dengan kondisi ekonomi nasional yang dinilai sedang tidak menentu. Muncul pula spekulasi bahwa pagar dipasang untuk mengantisipasi aksi penjarahan, vandalisme, hingga kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada 1998.

Komentar-komentar tersebut berkembang luas dan memunculkan berbagai asumsi mengenai alasan di balik pemasangan pagar.

Pakuwon Bantah Isu Krisis Ekonomi

Menanggapi berbagai spekulasi tersebut, Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi menegaskan pemasangan pagar merupakan bagian dari peningkatan fasilitas keamanan dan peremajaan aset perusahaan.

Untuk Pakuwon Mall Surabaya, pemasangan pagar dilakukan menyusul beroperasinya Radial Road sehingga diperlukan pembatas demi keselamatan pejalan kaki.

"Awalnya mungkin yang di Pakuwon Mal, ya. Itu kan karena Radial Road baru saja dibangun. Jadi kami mengantisipasi terjadinya kecelakaan, terutama bagi pengunjung yang berjalan kaki ke mal," kata Sutandi saat dihubungi wartawan, Minggu (19/7/2026).

Sementara di Royal Plaza dan Pakuwon City Mall, pagar lama diganti karena kondisinya telah keropos setelah digunakan hampir satu dekade.

"Besinya sudah keropos. Jadi kami ganti dengan bahan pagar yang lebih kokoh. Karena waktu pemasangannya memang hampir berdekatan, ya kami rencanakan untuk bangun bersama. Termasuk yang di Pakuwon City Mall," ujarnya.

Khusus di Tunjungan Plaza, pagar permanen dibangun untuk mendukung pengamanan ketika berlangsung aksi demonstrasi di sekitar Gedung Negara Grahadi.

"Kalau di TP ini memang sekalian kami bangun pagar untuk pengamanan kalau ada aksi di Grahadi. Daripada pihak keamanan harus bolak-balik menggeret barikade," tegasnya.

Sutandi juga membantah anggapan bahwa pemasangan pagar berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan maupun krisis sektor ritel.

"Kalau ekonomi tidak baik-baik saja, justru sebenarnya Pakuwon Group ini sedang bagus di semester pertama tahun 2026 ini. Pakuwon ini kan Tbk., jadi bisa dicek laporan keuangan yang kita buat. Dan kalau kondisi retail pun sampai kemarin libur sekolah, semua baik-baik saja," pungkas Sutandi.

Wanti-wanti Hasto

Di tengah ramainya polemik tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan keresahan yang muncul di masyarakat, sekecil apa pun bentuknya.

Ia menggunakan ungkapan Jawa kricikan dadi grojogan yang menggambarkan persoalan kecil dapat berkembang menjadi persoalan besar apabila tidak segera direspons.

"Maka suara-suaranya harus direspons dengan cepat, jangan sampai kalau orang Jawa bicara apa kricikan dadi grojogan, ya. Seperti itu," kata Hasto saat berkunjung ke Surabaya, Senin (20/7/2026).

Menurut Hasto, fenomena ramainya pembicaraan mengenai pagar mal menunjukkan adanya aspirasi publik yang semestinya direspons melalui kebijakan yang adaptif.

Ia menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi yang harus didengar, bukan diabaikan.

"Ketika kritik itu kemudian ditutup dengan tembok-tembok kekuasaan maka yang terjadi kan kasus Nepal. PDI Perjuangan tidak menginginkan itu," tegas Hasto.

Hasto juga menilai pemerintah perlu membuka ruang dialog terhadap berbagai kritik masyarakat, termasuk yang muncul terkait isu ekonomi dan kebijakan publik. Ia mencontohkan berbagai kritik terhadap program pemerintah yang pada akhirnya mampu mengungkap persoalan lain sehingga menjadi bahan evaluasi.

Ia juga mencontohkan bagaimana kritikan tajam masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhirnya terbukti membuka tabir kasus korupsi di balik program populis tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi bukti pentingnya pemerintah mendengarkan masukan dari bawah.

Di sisi lain, Hasto membantah keras tuduhan yang menyebut PDIP berada di balik sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi belakangan. Ia menilai narasi itu hanya pola lama untuk mencari kambing hitam di tengah ketidakmampuan penguasa mengelola kritik.

Hasto bahkan mengaitkan situasi ini dengan rekam jejak sejarah peristiwa kelam 27 Juli 1996 (Kudatuli) pada masa Orde Baru, di mana instabilitas politik terjadi akibat ambisi menjaga status quo dan ketakutan akan kritik.

"Jadi yang penting bukan pada politik kambing hitamnya. Yang penting adalah bagaimana kritik-kritik itu direspons, karena kita negara demokrasi, kita bukan negara otoriter," pungkasnya.