.webp)
Pemasangan pagar besi setinggi sekitar 2,5 meter di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya menjadi perhatian warganet. Banyak spekulasi pemasangan pagar berkaitan dengan isu krisis ekonomi maupun kekhawatiran akan kerusuhan pada bulan Agustus 2026 mendatang.
Melihat spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pemerintah harus mendengar berbagai aspirasi yang disampaikan oleh rakyat.
"Ya, secara konstitusional demonstrasi kan merupakan bagian dari kebebasan ekspresi. Maka bagaimana suara-suara yang sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh kelompok-kelompok kritis itu harus didengarkan dan harus ada adaptif policy terhadap berbagai kritik-kritik yang disampaikan tersebut," kata Hasto di Surabaya, Senin (20/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto mengingatkan pemerintah agar lebih terbuka dan menerima kritik dari masyarakat. Ia kemudian menyinggung kerusuhan yang terjadi di Nepal.
"Ketika kritik itu kemudian ditutup dengan tembok-tembok kekuasaan maka yang terjadi kan kasus Nepal. PDI Perjuangan tidak menginginkan itu. Sebagai bangsa yang membangun tradisi musyawarah dan resolusi konflik yang baik, maka seharusnya berbagai aspirasi kritis itu didengarkan," tegasnya.
Hasto juga mencontohkan kritikan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis (MBG) membuahkan hasil. Di mana ada pejabat yang terlibat kasus korupsi.
"Ya, terbukti terhadap kritik makan bergizi gratis. Itu kan kemudian ditemukan adanya kasus-kasus korupsi di balik program yang populis itu. Sehingga tinggal kita mendengarkan kritik saja dan kemudian melakukan evaluasi karena pada dasarnya negara ini dipimpin oleh rakyat yang berdaulat," jelasnya.
"Kami sangat prihatin bahwa berbagai kasus korupsi yang berlangsung sangat sistemik itu kemudian muncul berbagai suara-suara yang mulai mempersoalkan kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Maka suara-suaranya harus direspons dengan cepat, jangan sampai kalau orang Jawa bicara apa kricikan jadi grojogan ya seperti itu," tambahnya.
Hasto juga menegaskan pihaknya sama sekali tidak terlibat atau mendalangi sejumlah aksi demonstrasi dalam beberapa bulan terakhir.
"Ya ketika peristiwa 27 Juli 30 tahun yang lalu saja kan juga dijadikan banyak kambing hitam. Jadi yang penting bukan pada politik kambing hitamnya. Yang penting adalah bagaimana kritik-kritik itu di respons, karena kita negara demokrasi, kita bukan negara otoriter," jelasnya.
"Tanggal 27 Juli menjadi suatu pelajaran yang sangat pahit. Bagaimana tragedi kemanusiaan, tragedi demokrasi dan pembunuhan masa depan itu dilakukan oleh kekuasaan. Bahkan nyata-nyata dari hasil survei pada masa orde baru baru. Itu pemerintah ikut andil, aparat kekuasaan ikut dilibatkan yang memicu terjadinya konflik internal partai dan yang kemudian dijadikan sebagai alat stabilisasi kekuasaan. Padahal problematika dari persoalan tersebut karena ambisi kekuasaan untuk menjaga status quo yang anti terhadap kritik. Jadi kita harus belajar dari sejarah agar berbagai peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu tidak boleh terjadi lagi," tandasnya.
