.webp)
Kekeringan mulai meluas di sejumlah wilayah Jawa Timur. Hingga saat ini, sebanyak 14 kabupaten telah menetapkan status siaga darurat hingga tanggap darurat kekeringan sebagai respons terhadap dampak musim kemarau.
BPBD Jawa Timur telah menyiapkan 867 rit distribusi air bersih. Setiap rit membawa sekitar 5.000 liter air yang akan disalurkan ke daerah terdampak sesuai kebutuhan.
Gatot memastikan pihaknya siap merespons setiap permohonan bantuan dari pemerintah daerah agar distribusi air bersih dapat dilakukan secepat mungkin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami siap mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan. Silakan melakukan pengajuan ke BPBD Jatim, kami akan cepat tanggap merespons dan mengirim bantuan," kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto, Selasa (21/7/2026).
Ke-14 kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Mojokerto, Situbondo, Lamongan, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Bangkalan, dan Sampang.
Ia mengatakan, dari total 14 kabupaten tersebut, tiga daerah telah meningkatkan status menjadi tanggap darurat kekeringan karena membutuhkan penanganan yang lebih intensif.
"Tanggap darurat kekeringan itu sudah masuk fase yang perlu penanganan. Dari total 14 kabupaten yang menetapkan status siaga darurat kekeringan, ada tiga yang statusnya kini tanggap darurat yakni di Situbondo, Kabupaten Mojokerto, dan Lumajang," kata Gatot
Seiring peningkatan status tersebut, BPBD bersama pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Proses distribusi saat ini berlangsung di Kabupaten Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo.
Selain tiga daerah tersebut, penyaluran air bersih juga dilakukan di Kabupaten Bondowoso, Bojonegoro, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Jember, dan Tulungagung.
Menurut Gatot, kebutuhan air bersih sementara masih dipenuhi melalui APBD masing-masing kabupaten serta dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, sejumlah daerah telah mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD Jawa Timur.
"Untuk sementara dropping dilakukan dari APBD kabupaten masing-masing, ataupun dari CSR swasta. Minggu ini sudah ada pengajuan ke BPBD Jatim untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan," terangnya.
