Sejumlah sekolah dasar (SD) negeri di Jawa Timur mengalami kekurangan, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapat murid baru di tahun ajaran 2026/2027. Pengamat menilai fenomena ini menjadi alarm perlunya penataan peta pendidikan berbasis perubahan demografi.
Pemerhati Pendidikan dan Kebudayaan M Isa Ansori mengatakan fenomena kekurangan siswa ini merupakan sinyal bahwa tata kelola pendidikan dasar perlu dievaluasi secara menyeluruh.
"Persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan kebijakan regrouping sekolah," kata Isa saat dihubungi detikJatim, Selasa (14/7/2026).
Isa menjelaskan, sebagian besar SD negeri dibangun puluhan tahun lalu dengan tujuan mendekatkan layanan pendidikan kepada anak sesuai kondisi permukiman saat itu. Namun, kondisi tersebut kini telah berubah.
Menurutnya, penurunan angka kelahiran, program pengendalian jumlah anak dalam keluarga, urbanisasi, hingga berkembangnya kawasan permukiman baru telah mengubah persebaran anak usia sekolah.
"Akibatnya, tidak sedikit sekolah yang dahulu berada di tengah permukiman kini justru jauh dari konsentrasi calon peserta didik," jelasnya.
Isa menambahkan, pola masyarakat dalam memilih sekolah kini pun berubah. Orang tua saat ini tidak hanya mempertimbangkan faktor kedekatan lokasi, tetapi juga kualitas pembelajaran, prestasi sekolah, penguatan pendidikan karakter dan agama, serta fasilitas yang dimiliki sekolah.
"Persaingan antarsekolah tidak lagi ditentukan oleh kedekatan lokasi semata," imbuhnya.
Oleh karena itu, Isa meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadikan fenomena tersebut sebagai momentum untuk menyusun kembali perencanaan pendidikan dasar yang lebih adaptif.
Ia menyarankan pemerintah menyusun peta demografi pendidikan berbasis proyeksi penduduk hingga 20 tahun ke depan.
"Data kependudukan, angka kelahiran, peserta didik PAUD dan TK, hingga Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) juga perlu diintegrasikan sebagai dasar perencanaan kebutuhan sekolah," sarannya.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu melakukan audit persebaran sekolah sesuai perkembangan kawasan permukiman baru, meningkatkan mutu setiap sekolah agar memiliki daya saing, serta menata kembali distribusi guru dan sarana pendidikan secara proporsional.
"Kebijakan regrouping sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah melalui kajian akademik, sosial, dan demografi secara komprehensif," tutur Isa.
Menurut Isa, fenomena tersebut pun hendaknya tidak dipandang sebagai kegagalan sekolah, melainkan sebagai alarm perubahan demografi Indonesia.
"Kebijakan pendidikan harus mampu mengikuti perubahan penduduk dan pola hidup masyarakat sehingga setiap anak tetap memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, dekat dengan tempat tinggalnya, dan sesuai dengan kebutuhan masa depan," pungkasnya.
Diketahui, di Jatim ada beberapa sekolah yang minim bahkan tidak mendapat murid pada tahun ajaran baru ini.
Di Tulungagung ada tiga sekolah dasar (SD) yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru pada tahun ajaran 2026/2027. Sementara itu sejumlah sekolah hanya mendapatkan murid kurang dari tiga.
Kasi Kelembagaan Bidang SD Dinas Pendidikan Tulungagung, Rifka Zuyun Umadah mengatakan tiga SD yang tidak mendapatkan murid adalah SD Negeri 4 Besuki, SDN 5 Bungur dan satu SD swasta Dlodo di Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban.
Kondisi serupa terjadi di SD Negeri Nailan, Kecamatan Slahung, Ponorogo. Sekolah dasar negeri tersebut sudah dua tahun berturut-turut tidak mendapatkan siswa baru, sehingga kini kelas 1 dan kelas 2 tidak memiliki murid sama sekali.
Sementara SDN Gunungsari 4 Kota Batu atau Sekolah yang dikenal dengan sebutan SD Satap (Satu Atap) karena terintegrasi dengan SMP tercatat hanya mendapatkan delapan siswa baru. Pihak sekolah tidak lagi kaget dengan jumlah siswa baru yang minim tersebut. Sebab, kondisi kekurangan murid di SD Satap sudah dirasakan selama bertahun-tahun.
Simak Video "Video: Momen 29 Siswa Kecanduan Rokok-Mabuk Dikirim ke Barak TNI"
(auh/dpe)