.webp)
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lamongan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Lamongan, Selasa (23/6/2026). Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah isu nasional yang menjadi perhatian publik, mulai evaluasi kebijakan pemerintah hingga persoalan pengelolaan sumber daya alam di daerah.
Ketua PC PMII Lamongan, Maulana Arif Hidayatullah mengatakan, aksi unjukrasa mereka kali ini mengusung isu nasional terkait kondisi nasional. Mahasiswa menyerukan agar ada evaluasi terhadap kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Selain itu, mereka juga menyerukan evaluasi total terhadap pelaksanaan KDMP dan MBG.
"Kenapa evaluasi KDMP dan MBG? Karena kita merasakan bahwa program tersebut masih terdapat banyak kecacatan sehingga itu perlu evaluasi, sehingga benar-benar berpihak kepada masyarakat," kata Maulana Arif Hidayatullah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maulana menyebut, aksi mereka ini tidak akan berhenti sampai di sini. Namun, akan terus mengawal agar semua tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa bisa benar-benar terpenuhi.
"Hasil dari ini tentunya belum selesai di hari ini, akan kita kawal ke depannya dan kita pastikan semua tuntutan itu akan dilakukan," ujarnya.
Meski membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan nasional, massa PMII menegaskan persoalan yang paling mendesak di Lamongan saat ini adalah alih fungsi kawasan rawa yang dinilai berdampak langsung terhadap lingkungan dan sektor pertanian.
Perubahan fungsi kawasan rawa menjadi tambak liar telah mengganggu sistem tata air yang selama ini berperan penting dalam mengendalikan banjir dan menopang kebutuhan irigasi pertanian.
"Kami meminta pemerintah serius mengembalikan fungsi rawa. Karena rawa bukan sekadar lahan kosong, tetapi bagian penting dari sistem hidrologi yang menopang kehidupan masyarakat," kata Maulana saat aksi.
Menurut PMII, persoalan banjir yang berulang di sejumlah wilayah Lamongan tidak bisa dilepaskan dari berkurangnya daya tampung kawasan rawa akibat alih fungsi lahan. Mereka menyoroti kondisi Rawa Sekaran dan Rawa Semando yang disebut mengalami tekanan akibat aktivitas tambak yang berkembang di kawasan tersebut.
"Alih fungsi rawa bukan hanya berdampak pada banjir, tetapi juga mengancam pertanian. Jika tata air terganggu, maka produktivitas pertanian juga ikut terancam," tandasnya.
Dalam tuntutannya, PMII meminta Pemkab Lamongan menghentikan praktik alih fungsi ruang air dan lahan rawa. Mereka juga mendesak pembentukan tim penertiban yang melibatkan aparat penegak hukum dan TNI untuk menangani keberadaan tambak liar yang memanfaatkan kawasan rawa. Selain itu, massa meminta dilakukan normalisasi Rawa Sekaran, Rawa Semando, dan kawasan rawa lainnya agar fungsi awalnya sebagai pengendali tata air dapat kembali berjalan optimal.
Aksi yang berlangsung di pelataran Gedung DPRD Lamongan itu akhirnya ditemui Ketua DPRD Lamongan, M. Fredy Wahyudi. Politikus PKB tersebut menyatakan akan menampung seluruh aspirasi mahasiswa dan meneruskannya kepada pihak-pihak terkait.
"Kami menerima dan menampung aspirasi teman-teman PMII. Tuntutan ini akan kami sampaikan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti," kata Fredy.
Ia juga mengapresiasi aksi yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah. Aksi PMII mendapat pengawalan dari personel Polres Lamongan dan berlangsung tertib hingga massa membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan kepada DPRD.
(auh/abq)
