.webp)
Puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) di Lamongan dinonaktifkan. Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan berunjuk rasa di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan.
Unjuk rasa di kantor Dinsos Lamongan Jalan Sunan Giri itu untuk menanyakan validitas data warga miskin yang masih berhak menerima bantuan tetapi kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan. Mereka khawatir kondisi ini berdampak langsung ke akses layanan kesehatan masyarakat tidak mampu.
"Adanya BPJS yang dinonaktifkan secara massal ini membuat gelisah masyarakat, apalagi ketika yang dinonaktifkan itu adalah pasien-pasien yang tergolong tidak mampu," kata Koordinator lapangan aksi Ahmad Aldiansyah Firdaus, Jumat (13/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahmad yang juga ketua Bidang Hikmah Politik IMM Lamongan ini mengaku pihaknya menemukan kasus warga yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena status BPJS-nya tidak aktif.
"Kami menjumpai pasien yang harus pulang dari fasilitas kesehatan karena BPJS-nya dinonaktifkan, sementara mereka tidak memiliki biaya. Ini sangat memprihatinkan karena penyakit tidak bisa menunggu proses reaktivasi," ujar Aldiansyah.
IMM Lamongan, kata Firdaus, menilai penonaktifan massal itu perlu dikaji ulang dengan verifikasi lapangan yang lebih akurat. Mahasiswa juga mendesak Pemkab dan DPRD Lamongan segera mengambil langkah konkret agar pelayanan kesehatan tetap bisa diakses warga, khususnya yang sedang proses reaktivasi.
"Kami akan terus melakukan follow up dan menyampaikan aspirasi ini ke DPRD serta Pemkab Lamongan agar rumah sakit tetap menerima pasien yang sedang dalam masa reaktivasi. Jangan sampai persoalan administratif menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," tegasnya.
IMM mendesak Pemkab Lamongan dan DPRD untuk segera mencari solusi agar pelayanan rumah sakit tetap berjalan bagi warga yang sedang dalam proses reaktivasi oleh Dinas Sosial.
 Demo mahasiswa IMM di Kantor Dinsos Lamongan menyusul penonaktifan lebih dari 23 ribu peserta BPJS PBI JK dinonaktifkan. (Foto: Eko Sudjarwo/detikJatim) |
"Kami akan terus melakukan follow up ke pelayanan publik. Kami juga menyuarakan ke DPRD dan Pemkab agar rumah sakit tetap menerima pasien dalam masa reaktivasi. Jangan sampai urusan administratif menghambat hak hidup warga," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lamongan, Galih Yanuar, menyatakan pihaknya terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
"Kami menyambut baik aspirasi yang disampaikan dan akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik terkait PBI JKN bagi masyarakat Lamongan," kata Galih.
Berdasarkan data Dinas Sosial Lamongan, total peserta PBI JKN di Lamongan mencapai 577.216 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52.438 peserta berstatus nonaktif, sementara 23.777 jiwa masuk dalam daftar tunggu reaktivasi per 13 Februari 2026.
Galih memastikan, pihaknya terus mengawal proses pembaruan data agar warga yang berhak segera mendapatkan kembali jaminan kesehatan. Selain itu, Dinsos Lamongan juga telah memangkas alur birokrasi reaktivasi kepesertaan. Warga tak perlu datang ke kantor Dinsos, cukup mengurus di kantor desa atau kelurahan.
"Untuk reaktivasi, warga cukup membawa Kartu Keluarga, Surat Jaminan Kesehatan, dan Surat Keterangan Tidak Mampu ke kantor desa atau kelurahan," ungkapnya.
Usai mendatangi kantor Dinas Sosial Lamongan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam IMM Lamongan ini kemudian melanjutkan aksinya ke kantor BPJS yang ada di Lamongan dengan kawalan ketat petugas kepolisian Lamongan.
Di kantor ini, mahasiswa tetap dengan tuntutannya terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) di Lamongan.
(auh/dpe)
