.webp)
Peringatan 20 tahun semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, diwarnai ritual Sambang Buyut. Kegiatan ini digelar warga korban lumpur di titik 21 tanggul penahan lumpur, Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, pada Jumat (29/5/2026) sore.
Ritual Sambang Buyut bukan sekadar kumpul warga, melainkan menjadi momen melepas rindu terhadap kampung halaman yang telah tenggelam sejak semburan lumpur muncul pada 29 Mei 2006.
Warga eks RT 10 RW 2 Kelurahan Siring Harwati mengatakan, kegiatan ritual Sambang Buyut dilakukan untuk menghormati leluhur dan menyatukan kembali warga yang kini terpencar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bentuk silaturahmi ke leluhur desa yang dulu tinggal di sini. Sudah 20 tahun kami tidak bisa datang dengan tradisi Jawa seperti dulu," kata Harwati kepada wartawan di atas tanggul penahan lumpur Lapindo, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, tradisi desa yang dulu rutin dilakukan, kini terputus karena warga sudah terpencar dan tidak lagi tinggal di wilayah yang sama. Karena itu, Sambang Buyut menjadi momen untuk kembali mempertemukan warga korban lumpur Lapindo.
"Kami ingin kumpul lagi, saling bertemu, doa bersama. Semua keyakinan ikut dihormati, intinya mendoakan leluhur dan kampung yang sudah hilang," ujarnya.
Harwati menegaskan, persoalan warga korban lumpur bukan hanya soal uang ganti rugi. Hingga kini, warga masih merasakan dampak kerusakan lingkungan dan persoalan administrasi kependudukan yang belum selesai.
"Yang kami harapkan bukan cuma uang, tapi pemulihan keadaan seperti semula. Lingkungan rusak sampai sekarang belum pulih," ungkapnya.
Ia mengaku banyak data kependudukan warga dipindahkan tanpa persetujuan. Akibatnya, sejumlah warga kehilangan akses layanan publik hingga bantuan sosial.
"Data kami banyak yang hilang di Dukcapil. Baru ketahuan saat daftar sekolah anak ternyata datanya tidak ada," jelasnya.
Tak hanya itu, Harwati menyebut banyak warga kehilangan hak politiknya dalam pemilu. Ia mengaku sudah sekitar sembilan tahun tidak bisa menggunakan hak pilih karena namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih.
"Kalau datang ke TPS, nama kami tidak ada. Kami ini seperti dianggap tidak ada oleh negara," katanya.
Menurut Harwati, saat persoalan itu disampaikan ke KPU Sidoarjo, warga mendapat jawaban bahwa tidak ada anggaran untuk melakukan pendataan ulang.
"Jawabannya waktu itu tidak ada anggaran," tambahnya.
Di sisi lain, persoalan ganti rugi tanah juga belum sepenuhnya selesai. Harwati menyebut masih ada sekitar 75 aset warga yang belum tuntas pembayarannya, mayoritas berasal dari Desa Jatirejo dan sebagian dari Kelurahan Siring.
Ia juga menyoroti perubahan istilah dari awalnya "ganti rugi" menjadi transaksi "jual beli" tanah dan aset warga.
"Dulu disampaikan ganti rugi atau ganti untung, tapi akhirnya jadi jual beli. Kalau warga tidak mau menjual, ya tidak dapat apa-apa," ujarnya.
Menurut Harwati, kondisi itu membuat warga tidak punya pilihan selain menyetujui transaksi tersebut demi bisa bertahan hidup.
Setelah dua dekade berlalu, Harwati mengaku banyak warga kini memilih berdamai dengan keadaan. Mereka mulai fokus membangun kehidupan baru meski berbagai persoalan belum sepenuhnya selesai.
"Kami sudah lelah berjuang ke sana kemari, audiensi, datang ke instansi, bersuara di media sosial, tapi seperti tidak didengar," tuturnya.
Meski demikian, warga berharap kegiatan Sambang Buyut tetap bisa terus dilakukan setiap tahun sebagai ruang menjaga persaudaraan sesama korban lumpur Lapindo.
"Sekarang kami mencoba bangkit lagi, membangun kepercayaan diri lagi, dan menjaga tradisi yang masih tersisa," pungkasnya.
(irb/irb)
