Menteri HAM Natalius Pigai menjenguk 7 siswa korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di RS Ibu dan Anak IBI Surabaya. Dalam kunjungannya itu Pigai mengkritik SPPG yang dia sebut melakukan pengelolaan secara amburadul dan terkesan amatir.
"Tujuan yang baik ini ternyata ada satu dua dapur SPPG yang pengelolaannya kurang profesional. Saya temukan di Surabaya. Kesalahannya memang sudah dipastikan dapur SPPG yang salah," kata Pigai kepada wartawan di RS IBI, Rabu (13/5/2026).
Pigai menjelaskan, salah satu persoalan adalah kapasitas dapur SPPG yang dinilai terlalu besar. Ia menyebut satu dapur melayani hingga belasan sekolah sekaligus.
"1 SPPG meng-handle 13 sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP. Saya pikir satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak, ya," ujarnya.
Pigai juga mengkritik pengelolaan SPPG. Tak hanya Surabaya, ia menyebut beberapa dapur SPPG amburadul.
"Dalam manajemen pengelolaannya ya amatir tidak profesional dan tidak cermat, tidak teliti, dan tidak cekatan, dan tidak disiplin ya. Oleh karena itulah maka saya atas nama pemerintah pusat memutuskan untuk meninjau anak-anak kita," jelasnya.
"Memang di dalam pengelolaan ini tidak semua dilakukan secara profesional. Ada beberapa dapur yang manajemennya amburadul. Kita harus akui. Ada beberapa dapur yang pengelolaannya kurang cermat, kurang teliti, kurang rapi, kurang disiplin," tambahnya.
Ia meminta pihak SPPG bertanggung jawab atas keracunan MBG kepada ratusan siswa di Surabaya. Bahkan, menurutnya, SPPG harus diganti dengan yang baru.
"Untuk itu, maka dapur yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemberian MBG kepada 13 sekolah tersebut sudah wajib dan harus diganti dan dihentikan dengan yang lebih profesional, yang lebih disiplin, yang lebih cekatan lebih cermat dan lebih hati-hati," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan tidak semua SPPG menjalankan SOP yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Berdasarkan laporan yang diterimanya di rumah sakit, sekitar 130 orang sempat dirawat akibat keracunan MBG.
"Bagusnya kami apresiasi kepada rumah sakit dan yang sekarang tersisa tujuh pasien, dari 130 pasien sebagian besar sudah pulang. Dari tujuh pasien, mungkin dua yang butuh satu dua hari lagi mereka akan pulang. Tapi yang mungkin lima bisa pulang cepat. Bisa hari ini, bisa besok ya," jelasnya.
Pigai juga bakal mengikuti hearing terkait keracunan MBG yang digelar DPRD Surabaya dengan sejumlah pihak. Termasuk pihak dari SPPG yang menyebabkan ratusan siswa dan sejumlah guru keracunan.
"Di DPRD Kota Surabaya akan lakukan pertemuan juga dengan pemerintah daerah, anggota DPRD dengan SPPG. Kita juga kumpulkan semua SPPG dan diharapkan seluruh SPPG harus pedomani petunjuk dan apa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, sejumlah siswa masih menjalani rawat inap usai keracunan massal makan bergizi gratis (MBG) di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, Senin (11/5/2026). Sementara sebagian besar siswa lainnya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapat penanganan medis.
Kasus keracunan massal ini menimpa 200 siswa dari 12 sekolah di kawasan Tembok Dukuh. Siswa keracunan akibat menu masakan dari SPPG Tembok Dukuh.
Simak Video "Video: Ratusan Siswa-Guru di Tulung Klaten Diduga Keracunan MBG Sop Galantin"
(auh/dpe)