.webp)
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti keras kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa, guru, dan wali murid di Surabaya. Ia menilai kejadian tersebut sebagai kelalaian serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Pigai dalam rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Surabaya, Rabu (13/5/2026). Berdasarkan data sementara, total korban mencapai 210 orang, dengan 128 pasien menjalani rawat jalan dan 7 pasien dirawat inap.
Pigai menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) yang memproduksi makanan tersebut bertindak tidak profesional dan tidak layak beroperasi. Ia menyoroti beban kerja satu SPPG yang menangani hingga 13 sekolah sebagai pemicu utama masifnya jumlah korban.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ternyata SPPG sangat tidak profesional dan tidak layak, tapi dia beroperasi. Dari 13 sekolah yang dilayani, sembilan di antaranya terpapar keracunan. Artinya, ini kelalaian satu SPPG karena produksinya tersentralisasi di sana," ujar Pigai pada Rabu (13/5/2026).
Selain menyalahkan SPPG, Pigai menyoroti lemahnya kontrol dari Badan Gizi Nasional (BGN), baik di tingkat Korwil Jawa Timur maupun Nasional. Ia menemukan fakta bahwa tidak ada instrumen pengawasan harian seperti sistem ceklis untuk memantau suhu penyimpanan dan higienitas dapur.
"Saya tanya tadi, Bapak punya instrumen pengawasan di bawah tidak? Tidak ada. Bagaimana bisa tahu suhu gudang terjaga atau higienis kalau tidak ada ceklis harian? Ini kelalaian Badan Gizi Nasional Korwil," tegasnya.
Dalam data temuan lapangan, Pigai juga mengungkap adanya missing link atau jembatan yang terputus antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini merasa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah tanggung jawab penuh pusat, sehingga pengawasan di tingkat lokal menjadi kendor.
Untuk mengatasi hal ini, Pigai mengusulkan pembentukan Dinas Gizi Daerah agar program tersebut masuk ke dalam tata kelola pemerintahan daerah dan tetap berlanjut siapapun presidennya pada masa depan.
"Pemerintah daerah menganggap MBG bergerak di luar sistem mereka. Saya mengusulkan bentuk Dinas Gizi Daerah di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Jika ada masalah keracunan seperti ini, ranahnya jelas ada di dinas terkait," tambahnya.
Pigai menyatakan akan segera menghubungi Kepala BGN Pusat untuk menyampaikan temuan ini agar segera dilakukan evaluasi total. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mematok standar tinggi untuk keamanan program ini.
"Pak Presiden sudah bilang, satu orang batuk saja karena makanan ini sudah bermasalah. Jangan sampai ada keracunan lagi. Ini masalah besar, bukan kecil," pungkasnya.
Pigai juga belum mengkategorikan ini sebagai kasus pelanggaran HAM, namun meminta agar ke depannya satu SPPG maksimal hanya melayani 2-3 sekolah guna memitigasi risiko penyebaran jika terjadi kendala pada produksi makanan.
Sebelumnya, ratusan siswa dari belasan sekolah di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG). Pusing hingga mual dikeluhkan siswa hingga dilarikan ke Puskesmas dan RS.
Informasi yang dihimpun detikJatim, sejumlah siswa dilarikan Puskesmas Tembok Dukuh. Namun, sebagian besar dievakuasi ke RS Ibu dan Anak IBI Jalan Dupak, Surabaya.
(auh/abq)
