- Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Krisis Moneter 1998
- Sederet Langkah Habibie Atasi Dolar Naik 1. Menstabilkan Sektor Perbankan Nasional 2. Menjamin Simpanan Masyarakat di Bank 3. Melanjutkan Program Pemulihan Bersama IMF 4. Menekan Inflasi dan Mengendalikan Harga Barang 5. Memulihkan Kepercayaan Investor dan Pasar
Nilai dolar terhadap rupiah tengah jadi sorotan publik setelah menembus kisaran Rp 17.500-an per Mei 2026. Kenaikan ini ramai dibahas masyarakat karena berdampak pada harga barang maupun bahan impor, biaya perjalanan, hingga kondisi ekonomi nasional.
Situasi tersebut membuat banyak orang kembali mengingat masa krisis moneter 1998. Kala itu, nilai tukar rupiah juga pernah terpuruk hingga Rp 15.000 per dolar AS.
Namun, presiden ke-3 Republik Indonesia, B J Habibie tercatat berhasil membawa rupiah perlahan menguat menjadi kisaran Rp 6.500 per dolar AS lewat serangkaian kebijakan pemulihan ekonomi dan perbankan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Krisis Moneter 1998
Pada 1998, Indonesia mengalami salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah. Nilai tukar rupiah anjlok drastis hingga menyentuh kisaran Rp 15.000 di awal pemerintahan Habibie. Inflasi melonjak tinggi, harga kebutuhan pokok naik tajam, dan banyak perusahaan bangkrut akibat utang luar negeri.
Krisis juga memicu kepanikan di sektor perbankan. Banyak masyarakat menarik uang dari bank karena khawatir simpanannya hilang. Di sisi lain, situasi politik dan sosial ikut memanas dengan maraknya demonstrasi hingga kerusuhan di berbagai daerah.
Meski menghadapi situasi yang sulit, Habibie mampu membawa ekonomi Indonesia perlahan membaik. Dalam buku biografi "Bacharudin Jusuf Habibie", nilai tukar rupiah perlahan menguat hingga berada di kisaran Rp 6.500-Rp 7.000 per dolar AS.
Sederet Langkah Habibie Atasi Dolar Naik
Habibie mengambil langkah nyata untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Mengingat naiknya harga dolar dapat berdampak besar terhadap harga kebutuhan pokok, sektor perbankan, hingga aktivitas usaha masyarakat. Berikut sederet aksi Habibie atasi kenaikan dolar, dilansir detikJatim dari berbagai sumber.
1. Menstabilkan Sektor Perbankan Nasional
Salah satu fokus utama pemerintahan Habibie adalah menyelamatkan sektor perbankan yang saat itu berada di ambang kehancuran akibat krisis moneter 1998. Banyak bank mengalami kesulitan likuiditas karena masyarakat ramai-ramai menarik uangnya dari bank atau dikenal dengan istilah bank rush.
Kondisi tersebut membuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional menurun drastis. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah melakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan.
Sejumlah bank bermasalah dilikuidasi, sementara bank yang dinilai masih sehat diperkuat modalnya agar tetap beroperasi. Pemerintah juga membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menangani aset dan utang perbankan yang bermasalah.
Beberapa bank milik negara digabungkan menjadi satu entitas baru yang lebih kuat, yang melahirkan Bank Mandiri pada 1998. Paket restrukturisasi perbankan yang diumumkan pada Agustus 1998 dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam memulihkan kepercayaan pasar terhadap sistem keuangan Indonesia.
2. Menjamin Simpanan Masyarakat di Bank
Di tengah kepanikan akibat krisis moneter, banyak masyarakat khawatir simpanan mereka di bank akan hilang. Situasi ini membuat tekanan terhadap rupiah semakin besar karena masyarakat memilih menukar uangnya ke dolar AS atau menyimpan uang tunai di luar bank.
Untuk meredam kepanikan tersebut, pemerintah mempertahankan program blanket guarantee atau jaminan terhadap simpanan dan kewajiban bank. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat kembali percaya menyimpan uang di perbankan nasional.
Kepercayaan publik yang perlahan pulih membuat tekanan terhadap rupiah mulai berkurang. Stabilitas sektor perbankan juga membantu memperlancar kembali aktivitas ekonomi yang sebelumnya terganggu akibat krisis kepercayaan.
3. Melanjutkan Program Pemulihan Bersama IMF
Langkah lain yang dilakukan Habibie adalah melanjutkan kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah tetap menjalankan sejumlah kesepakatan reformasi ekonomi meski kebijakan tersebut sempat menuai pro dan kontra di masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, Indonesia memperoleh dukungan finansial serta tambahan kepercayaan dari pasar internasional. IMF juga mendorong Indonesia melakukan reformasi di sektor keuangan, perbankan, hingga tata kelola ekonomi agar krisis tidak semakin memburuk.
Dalam buku biografi yang sama, disebutkan bahwa pemerintah saat itu tetap menjalankan puluhan butir kesepakatan dengan IMF meski di tengah keterbatasan kondisi ekonomi dan politik nasional.
4. Menekan Inflasi dan Mengendalikan Harga Barang
Krisis moneter membuat harga barang kebutuhan pokok melonjak tajam. Melemahnya rupiah menyebabkan biaya impor meningkat sehingga berdampak langsung terhadap harga pangan, bahan bakar, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Inflasi Indonesia bahkan sempat mencapai sekitar 77 persen pada 1998. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter ketat.
Termasuk menjaga suku bunga tetap tinggi guna menahan pelemahan rupiah dan mengurangi tekanan inflasi. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak terus memburu dolar AS dan tetap menyimpan dananya dalam rupiah.
Pemerintah juga berupaya menjaga distribusi bahan pokok agar harga di pasar tidak semakin melonjak. Hasilnya, inflasi yang sebelumnya sangat tinggi perlahan berhasil ditekan. Tercatat inflasi yang sempat mencapai sekitar 77% pada 1998 berhasil ditekan menjadi sekitar 2% pada periode Januari-September 1999.
5. Memulihkan Kepercayaan Investor dan Pasar
Selain memperbaiki kondisi ekonomi domestik, Habibie juga berupaya mengembalikan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Sebab, pada masa krisis, banyak investor menarik modalnya dari Indonesia, sehingga memperparah pelemahan rupiah dan jatuhnya pasar saham.
Pemerintah juga mulai membangun stabilitas politik di tengah masa transisi Reformasi, serta memperkenalkan berbagai kebijakan ekonomi yang dianggap lebih terbuka dan transparan.
Presiden Habibie pun mendorong independensi Bank Indonesia melalui UU Bank Indonesia agar kebijakan moneter lebih profesional dan tidak terlalu dipengaruhi kepentingan politik. Perlahan kondisi pasar mulai membaik.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik dari sekitar 200 poin menjadi 588 poin setelah 17 bulan pemerintahan Habibie. Sementara nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh sekitar Rp 15.000-Rp 16.000 per dolar AS perlahan menguat hingga kisaran Rp 6.500-Rp 7.000 per dolar AS.
(irb/hil)
