.webp)
Kementrian sosial meningkatkan sistem perlindungan sosial melalui Digital Publik Infrastructure (DPI) yang terintegrasi pada data 8 instansi secara real-time. Banyuwangi satu-satunya daerah yang menjadi sasaran pilot project Digital Perlinsos yang dinyatakan sukses dan bakal menularkan pada 42 kabupaten kota lainnya di Indonesia.
Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi memberikan catatan penting pada proyek percontohan yang tidak melibatkan wakil rakyat di Banyuwangi tersebut.
Wakil ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto menyebut selama ini pemerintah daerah tidak pernah memberikan laporan apapun terkait pelaksanaan pilot project Digital Perlinsos di Banyuwangi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, DPRD Banyuwangi tetap melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Dalam prosesnya, Michael memberikan Çatatan penting yakni terkait tanggungjawab agen yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Yang kami tahu, itu kan banyak yang tidak bisa pakai HP atau aplikasinya itu. Jadi, jangan sampai yang membantu memasukkan data ini tidak amanah. Itu khan bisa juga dimanipulasi data-data digital itu," kata politisi Demokrat itu, Senin (11/5/2026).
Michael juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang melihat kejanggalan dan merasakan ketidak adilan atas program digital yang disebut ideal tersebut.
Michael lantas memberikan ungkapan selamat pada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang telah berhasil mensukseskan proyek percontohan nasional tersebut.
"Catatan itu penning diperhatikan, tapi ucapan selamat juga perlu saya apresiasikan untuk Bupati Banyuwangi Bu Ipuk. Karena kan sudah sukses itu programnya," tegas Michael.
Senada, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Siti Mafrochatin Ni'mah mendukung program tersebut. Lantaran melalui DPI ada peningkatan akurasi penerima Bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKG) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Dalam rangka meningkatkan akurasi penerima manfaat PKH/BPNT sehingga lebih tepat sasaran dan harapan kami gak ada lagi ceritanya orang yang tidak berhak alias nota bene sudah sejahtera dan kaya raya menerima bansos apalagi ditargetkan diterapkan secara nasional, dan Banyuwangi termasuk pilot project nya," ungkap Ni'mah.
Ni'mah pun meninggalkan catatan yang sama pada program berbasis kepentingan dasar rakyat yang menyasar pendidikan dan pangan lewat Perlinsos. DPRD Banyuwangi melaksanakan fungsi pengawasan sehingga program tersebut benar-benar tepat sasaran.
"Yang menjadi catatan kami adalah bagi penerima manfaat yang tidak punya hp mohon benar-benar dibantu jangan sampai petugas tebang pilih harus betul-betul amanah karena ini bantuan pemerintah dalam rangka meringankan beban hidup orang yang tidak mampu sekaligus mengentaskan kemiskinan ingat doa orang yg miskin dan terdholimi itu mustajab," jelasnya luas.
Saat menghadapi kendala pada Pelinsos, DPRD Banyuwangi membuka ruang untuk mendiskusikan hal tersebut dengan Dinas Sosial ataupun yang terkait lainnya melalui forum rapat kerja maupun rapat koordinasi. Di Banyuwangi, ada sekitar 2000 agen yang diambil dari pendamping desa mendapatkan tugas untuk mengawal dan mendampingi proses pendaftaran penerima manfaat.
(auh/abq)
