.webp)
Pernyataan Amien Rais soal kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kembali menuai sorotan. Ucapan tersebut tak hanya viral, tetapi juga memicu polemik hingga mendapat respons dari pemerintah.
Di tengah kontroversi itu, Amien kembali melontarkan pernyataan lanjutan. Ia menilai ada hal yang tidak biasa dari sosok Teddy, sekaligus menegaskan bahwa pendapatnya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.
Amien Rais menyebut, pandangannya terkait Teddy didasarkan pada berbagai informasi yang ia kumpulkan dari sejumlah sumber. Ia menilai ada sesuatu yang tidak lazim sehingga, menurutnya, tidak seharusnya diberikan porsi kekuasaan besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah kalau Teddy ini, memang saya kumpulkan dari berbagai informasi, dari YouTube maupun media cetak, maupun berbagai channel di medsos itu, memang sudah saya kira hampir meyakinkan bahwa ada something very unusual (sesuatu yang sangat tidak biasa) tentang saudara kita Teddy ini. Ada something yang memang sebaiknya itu tidak diberi porsi kekuasaan terlalu," Amien saat ditemui usai acara Munas Partai Ummat di Sleman, Sabtu (2/5/2026) malam.
Ia juga menyinggung kedekatannya dengan Prabowo Subianto di masa lalu. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pembanding dalam melihat situasi saat ini.
"Saya melihat, bahwa kalau Pak Prabowo itu saya kenal 10 tahun yang lalu. Saya sering inap di Hambalang, saya sering inap di Kertanegara, sampai malam saya baru pulang dan lain-lain, ngopi bersama. Jadi kalau Pak Prabowo, menurut saya lho ya dulu, tidak ada satu benang pun yang indikasinya beliau itu sampai katakanlah seperti Teddy Indra Wijaya itu," tegasnya.
Amien menegaskan bahwa pernyataan yang ia sampaikan merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Ia menilai kebebasan berpendapat tidak boleh dibatasi.
"Ya, jadi saya begini. Saya pertama tentu yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh undang-undang dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus," ujar Amien.
"Nah, kemudian, yang namanya negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh. Bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu. Tetapi apa, jadi point of conflict-nya itu, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa," lanjutnya.
Diketahui, pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Amien melalui video di kanal YouTube miliknya berjudul "JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL". Video berdurasi sekitar 8 menit itu sempat beredar sebelum akhirnya tidak lagi dapat diakses.
Pernyataan itu kemudian direspons oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Ia menyebut konten tersebut sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap Presiden.
"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Video tersebut diunggah oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat," ujar Meutya dalam postingan Instagram @kemkomdigi, Sabtu (2/5/2026), dikutip dari detikNews.
Meutya juga menilai pernyataan Amien mengandung unsur hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat.
"Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian. Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat Pimpinan Tertinggi Negara, tidak memiliki dasar fakta, serta bagian upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik. Hal ini berpotensi memecah belah bangsa," katanya.
Berita ini sudah tayang di detikJogja, baca berita selengkapnya di sini!
(irb/hil)
