Pemerintah Kota Kediri menutup pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK TPPKT) 2025. Acara digelar di Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren.
Penutupan ditandai dengan peninjauan lapangan sekaligus penyerahan bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH) oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati.
Program ini menjadi upaya penanganan kawasan kumuh secara terpadu melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Dari dua kawasan kumuh yang terdata di Kelurahan Ketami, satu di antaranya telah berhasil dituntaskan.
Vinanda menyebut sekitar 20 rumah masuk dalam program konsolidasi tanah. Sejumlah rumah bahkan dibangun ulang karena kondisinya tidak layak huni.
"Kurang lebih ada 20 rumah yang mendapatkan program konsolidasi tanah. Beberapa di antaranya dibangun dari awal dengan bantuan sekitar Rp50 juta dari pemerintah pusat melalui DAK," kata Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Rabu (15/4/2026).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Kediri, Anang Kurniawan, menjelaskan program ini melibatkan sejumlah OPD dalam satu tim terpadu, mulai dari Perkim, Bappeda, Dinas PUPR, DLHKP, BPBD hingga PDAM.
"Penanganannya tidak hanya satu kegiatan, tapi berbagai intervensi yang dilakukan bersama dalam satu kawasan," kata Anang.
Dalam sektor perumahan, total 20 unit RTLH ditangani. Rinciannya, 12 unit dibangun baru dengan bantuan masing-masing Rp50 juta dari pemerintah pusat, sedangkan 8 unit lainnya berupa peningkatan kualitas rumah. Dari jumlah tersebut, 4 unit tambahan mendapat dukungan dari APBD Kota Kediri.
Selain perbaikan rumah, penataan infrastruktur lingkungan juga dilakukan. Di antaranya pembangunan jalan lingkungan dengan paving, saluran drainase untuk mengurangi risiko banjir, serta pemasangan 74 sambungan air minum baru melalui PDAM.
Pemerintah juga meningkatkan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) menjadi TPS 3R, membangun sarana sanitasi seperti MCK dan septic tank, serta melakukan penataan kawasan melalui pembangunan tugu tematik, lampu penerangan, hingga mural.
"Penanganan tidak hanya menghilangkan kekumuhan, tetapi juga mempercantik kawasan," tambahnya.
Program ini juga mencakup konsolidasi tanah yang berdampak pada pelebaran akses jalan. Warga secara sukarela menghibahkan sebagian lahannya untuk kepentingan umum. Sebagai kompensasi, pemerintah menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) kepada warga yang sebelumnya belum memiliki legalitas lahan.
"Total ada 44 sertifikat yang diserahkan. Untuk lahan yang dihibahkan menjadi aset pemkot, ada 12 sertifikat dengan luas sekitar 2.450 meter persegi," jelas Anang.
Dari sisi pendanaan, program DAK TPPKT 2025 di Ketami didukung anggaran sekitar Rp3,5 miliar dari pemerintah pusat dan Rp1,8 miliar dari APBD Kota Kediri.
Simak Video "Video Bus Ngeblong-Terobos Lampu Merah Tabrak Mobil-Rumah di Kediri"
(auh/abq)