.webp)
Komisi III DPRD Kabupaten Banyuwangi menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang jauh dari target. Dari target Rp 3,4 miliar, realisasi penerimaan hanya mencapai sekitar Rp 1,3 miliar.
Sorotan tersebut mencuat usai pembacaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi akhir tahun anggaran 2025 di ruang paripurna DPRD Banyuwangi, Senin (13/4/2026).
Dalam laporan itu, jumlah kunjungan wisatawan justru mengalami peningkatan. Wisatawan nusantara tercatat naik dari 3,28 juta orang pada 2024 menjadi 3,50 juta orang pada 2025. Sementara wisatawan mancanegara juga meningkat dari 122,90 orang menjadi 166,99 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Febri Prima Sanjaya menyayangkan capaian PAD yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Ia menyebut realisasi penerimaan hanya mencapai 31 persen dari target.
"Jika melihat angka kunjungan wisata ke Banyuwangi tahun 2025, sangat luar biasa. Namun capaian penerimaan retribusi pariwisata masih jauh dari target, yang hanya terealisasi sebesar 31 persen," ungkap Febri Prima, Selasa (14/4/2026).
Selain itu, Febri juga mempertanyakan transparansi pengelolaan retribusi di objek wisata. Ia menduga adanya potensi kebocoran dalam pengelolaan retribusi di lapangan yang belum terkontrol dengan baik.
"Hal ini tentu menjadi tanda tanya kami, bagaimana pengelolaan retribusi di tempat wisata itu?, apakah terjadi kebocoran yang sistematis?," tegasnya.
Dalam rapat Badan Anggaran, Komisi III DPRD juga menyoroti penerapan sistem e-ticketing pariwisata yang diklaim sudah terintegrasi secara online dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Namun, sistem tersebut dinilai belum mampu mendongkrak penerimaan retribusi.
"Sistem e-ticketing pariwisata ini belum maksimal dan belum termonitor dengan baik hingga saat ini. Kita akan cari tahu apakah sistem ini masih efektif atau tidak, di lain hal pelaksana tugas kepala dinasnya juga baru," kata Febri.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi III DPRD Banyuwangi berencana menggelar rapat kerja khusus bersama dinas terkait dan para pelaku wisata guna mencari solusi.
"Untuk menindaklanjuti hal ini, Komisi III akan melakukan rapat kerja khusus bersama dinas terkait dan pengelola destinasi wisata, dengan tujuan diskusi mengurai persoalan yang menjadi kendala di lapangan," pungkas Febri.
(irb/hil)
