.webp)
Kemacetan yang terjadi hampir dua pekan saat puncak arus balik Idulfitri 1447 Hijriah memantik perhatian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara. Untuk mengurai persoalan yang kerap menjadi momok bagi masyarakat tersebut, Made menilai solusi konkret adalah pembangunan dermaga baru di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi.
Made menyebut kemacetan hingga hampir 20 kilometer yang terjadi pada arus balik kemarin menjadi bukti kegagalan pemerintah pusat dalam mengelola manajemen logistik nasional serta menyiapkan infrastruktur penyeberangan yang memadai. Menurutnya, kemacetan ini tidak hanya menghambat transportasi, tetapi juga mulai menekan sektor pangan dan ekonomi masyarakat di wilayah Jawa, Bali, hingga NTB akibat keterlambatan distribusi logistik.
"Ini bukan sekadar masalah lalu lintas transportasi. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat. Kapal sudah banyak tapi tempat sandarnya kurang, dan sistem Tiba-Bongkar-Berangkat serta penambahan kapal Nesar yang dilakukan pemerintah hanyalah bersifat sementara atau sebagai obat pereda sebentar saja dan tidak bisa menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya," tegas Made Cahyana, Senin (6/04/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai wacana penambahan jumlah kapal tidak menyentuh akar persoalan. DPRD Banyuwangi, kata dia, meminta pemerintah lebih serius karena dampak kemacetan paling besar dirasakan oleh masyarakat kecil.
"Pemerintah harus lebih serius. Mau ditambah sebanyak apa pun kapal, kalau tidak ada tempat sandarnya bakal percuma. Kemacetan ini sudah menjadi ritual tahunan yang menyiksa rakyat, khususnya Banyuwangi," tegasnya.
 Pantauan udara antrian kendaraan di pelabuhan ketapang Foto: Eka Rimawati/ detikjatim) |
Menurut Made, yang telah menjabat sebagai Ketua DPRD Banyuwangi selama dua periode, pemerintah pusat tidak boleh hanya beretorika. Ia menyoroti fakta di lapangan di mana masyarakat bisa terjebak hingga lebih dari 12 jam untuk menyeberang, sementara kapal di laut harus mengantre berjam-jam untuk sandar dengan risiko keselamatan yang lebih besar.
"Banyaknya kapal menunggu sandar juga bisa berpotensi adanya kecelakaan kapal di laut. Pemerintah harus hadir mencegah kecelakaan kapal lagi terjadi di Selat Bali dengan menyiapkan segala infrastrukturnya. Jangan sampai nanti tol jadi malah akan lebih parah jika pemerintah tidak bersiap mulai sekarang," tambahnya.
Made menegaskan, masyarakat mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary measures) dan berhenti melakukan peninjauan tanpa solusi konkret. Ia menuntut adanya langkah strategis yang segera direalisasikan, seperti pembangunan dermaga baru untuk mengimbangi lonjakan volume kendaraan, serta koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna mencari solusi jangka panjang.
(ihc/abq)
