.webp)
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan setelah Lebaran 2026 sebagai langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak global.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penghematan energi, terutama di tengah konflik Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah membuka opsi fleksibilitas kerja dengan skema WFH satu hari dalam lima hari kerja.
"Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja," kata Airlangga.
Airlangga menyebutkan kebijakan ini akan mulai diterapkan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun, waktu pasti pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan.
"Pasca Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," ujarnya.
Pemerintah saat ini masih menyusun konsep dan teknis pelaksanaan sebelum diumumkan secara resmi ke publik.
WFH tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda," jelas Airlangga.
Kebijakan ini dinilai mampu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi. Dengan mengurangi mobilitas harian, pemerintah memperkirakan konsumsi BBM dapat ditekan hingga sekitar seperlima dari penggunaan normal.
"Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima," ujarnya.
Meski demikian, penerapan kebijakan WFH ini masih akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi global, khususnya kondisi geopolitik dan harga minyak dunia.
"Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang," tambah Airlangga.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian global. Selain memastikan pasokan tetap aman, pemerintah juga mendorong efisiensi konsumsi energi di berbagai sektor.
