.webp)
Konflik antara AS-Israel dengan Iran masih memanas hingga saat ini. Selain rudal, perang siber juga terjadi di Timur Tengah.
Pakar IT Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat menilai ketegangan di Timur Tengah kini berubah bentuk.
"Jika fajar 28 Februari 2026 ditandai dentuman rudal dalam 'Operation Epic Fury' oleh Amerika Serikat dan Israel, di balik itu ada agresi yang lebih sunyi tapi sangat merusak. Infrastruktur sipil Iran bukan lagi sekadar korban, tetapi menjadi 'laboratorium hidup' untuk mencoba senjata siber tercanggih saat ini," kata Supangat kepada detikJatim, Kamis (19/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, ketegangan geopolitik terbaru mendorong perang digital ke level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Berdasarkan laporan keamanan siber awal Maret 2026 menunjukkan koneksi internet di Iran sempat turun drastis hingga 1-4%. Hal tersebut bukan sekadar gangguan teknis, tetapi upaya sistematis untuk memutus masyarakat Iran dari dunia luar.
"Kita tidak lagi bicara soal mencuri dokumen rahasia. Kelompok seperti Predatory Sparrow (Gonjeshke Darande) bahkan melumpuhkan bursa kripto Nobitex dan menghancurkan data di Bank Sepah, menyebabkan kerugian hingga 90 juta dolar AS dalam semalam," ujarnya.
Ia mengatakan, target serangan meliputi sistem perbankan, distribusi bahan bakar, hingga kamera pengawas lalu lintas. Tujuannya bukan sekadar militer, melainkan eksperimen siber untuk melihat seberapa cepat kepanikan sosial muncul ketika hak dasar dicabut lewat kode digital.
Supangat menilai, AS dan Israel menggunakan jalur siber karena memungkinkan mereka menyangkal keterlibatan secara langsung. Dengan serangan digital, mereka bisa melumpuhkan ekonomi lawan tanpa risiko langsung dikritik dunia internasional.
"Namun strategi ini berbahaya. Ketika kode digital digunakan untuk merusak fasilitas fisik (Cyber-Physical Attacks), batas antara target militer dan publik menjadi kabur. Iran merespons dengan membentuk 'Electronic Operations Room' yang mengoordinasikan puluhan kelompok peretas menyerang infrastruktur penting di Barat. Akibatnya, warga sipil di kedua pihak menjadi sandera dalam siklus balas dendam digital," jelasnya.
Warek II Untag Surabya itu mencatat, sepanjang 2025, Israel menjadi negara yang paling banyak menerima serangan siber bermotif geopolitik (12,2%), diikuti AS (9,4%). Memasuki kuartal pertama 2026, serangan siber dikombinasikan dengan serangan fisik secara tepat sasaran.
"Penggunaan AI untuk memetakan kerentanan infrastruktur energi dan air memudahkan kelompok non-negara ikut menimbulkan kekacauan," katanya.
Baginya, kejadian di Iran menjadi peringatan keras bagi dunia, termasuk Indonesia. Jika infrastruktur sipil terus dijadikan 'laboratorium' senjata siber, hal ini bisa menjadi norma baru dalam konflik di masa depan.
"Pelajaran penting yang harus kita petik adalah memahami bahwa kedaulatan digital sama pentingnya dengan kedaulatan wilayah. Dunia perlu 'Konvensi Jenewa Digital' yang jelas dan mengikat secara hukum. Harus ada batas tegas: meretas rumah sakit, bank, dan jaringan listrik adalah kejahatan perang," tuturnya.
"Agresi digital tidak boleh dimaklumi hanya karena tidak ada ledakan yang terlihat. Serangan terhadap sistem digital bisa melumpuhkan generasi dan menghancurkan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Sudah saatnya komunitas internasional berhenti menjadi penonton eksperimen siber yang tidak manusiawi ini," pungkasnya.
(auh/abq)
