.webp)
DPW Syarikat Islam (SI) Jawa Timur menggelar Sarasehan Ekonomi Islam. Sarasehan ini bertemakan 'Memperkuat Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi Nasional Melalui Mobilisasi Islamic Blended Financing Dalam Ekosistem Pendanaan Nasional'.
Sejumlah narasumber hadir mulai Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kemenkeu RI M Agus Rofiudin, Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari, Presiden DPP SI Hamdan Zoelva, Guru Besar ITS sekaligus Ketua DPW SI Jatim Prof Mukhtasor, dan Ketua Pimpinan Wilayah SI Jatim Prof Achmad Subagio.
Wagub Jatim Emil Dardak mengatakan sarasehan ini penting digelar. Sebab, peran umat ke depan diharapkan semakin berperan dalam mewarnai ekonomi nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mewakili Ibu Gubernur menilai kegiatan ini sangat strategis karena mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai bagaimana ekonomi umat dapat semakin berperan dalam pembangunan nasional. Penguatan ekonomi syariah tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, akademisi, serta seluruh elemen umat," kata Emil dalam sambutannya di Kantor OJK Jatim, Sabtu (7/3/2026).
Menurut Emil, Islamic Blended Financing adalah sebuah inisiatif dari SI untuk membangun ketahanan ekonomi nasional dengan mendorong partisipasi masyarakat terutama partisipasi umat.
"Bagaimana potensi besar ini adalah kembali kepada kemaslahatan umat itu sendiri, jadi bukan tugasnya pemerintah dilakukan atau dibiayai dari amal, bukan gitu. Sebenarnya kita bukan bicara apapun yang ada di sekitar kita kalau bisa dilakukan pemerintah pasti itu akan dilakukan pemerintah, tetapi kita juga menjadi sebuah bangsa yang besar karena masyarakatnya Ikut membangun negara ini bersama-sama," jelasnya.
"Ruang membangun inilah yang ingin diwadahi dengan satu konsep islamic blended financing. Kajian ini sudah dipublikasikan di jurnal internasional ditulis oleh Prof Mukhtasor. Kami dari Pemprov Jatim mengapresiasi ini bahwa hari ini kami bersinergi bukan mengintervensi," tambahnya.
Mantan Bupati Trenggalek ini menyebut apa yang dilakukan SI dengan konsep Islamic Blended Financing bisa membantu beban pemerintah terutama dalam mensejahterakan rakyat.
"Apa yang dilakukan oleh Baznas misalnya itu jalan sendiri tetapi mereka biasanya tanya area-area mana yang kira-kira bisa diintervensi namun tidak tumpang tindih dengan apa yang dilakukan pemerintah, maka ada program misalnya modal bergulir untuk usaha ultra mikro," bebernya.
"Ini dilakukan oleh Baznas tetapi mereka sudah mapping, mana yang tidak tercover oleh pemerintah di skema ini, mana yang memang lebih cocok skemanya yang kayaknya harus justru skema seperti yang Baznas miliki. Ini yang sudah dilakukan dan apa yang diinisiasi oleh Syarikat Islam mungkin serupa tapi tak sama, ada perbedaan yang mendasarkan," tambahnya.
SI yang berisi praktisi akademis dan pakar diyakini Emil sangat mengetahui ekonomi syariah dengan mengendepankan syariat islam. "Kami siap mendukung dan bersinergi bersama apa yang nanti akan disepakati oleh SI, Bappenas, juga OJK," tambahnya.
Sementara Ketua DPW SI Jatim Prof Mukhtasor membeberkan terkait rencana Islamic Blended Financing dalam mendukung program pemerintah.
"Kita melihat sekarang ketika pemerintah punya program yang luar biasa tentang swasembada pangan, energi, kemudian hilirisasi, industrialisasi, biasanya mentoknya kemandirian pendanaan. Kalau pendanaan banyak asing atau foreign direct investment biasanya diikuti tekanan geo politik dan pesan-pesan misalnya ketentuan yang sebenarnya merugikan Indonesia," jelasnya.
"Contohnya dana asing masuk Indonesia mensyaratkan aturan tentang tingkat kandungan dalam negeri yaitu tenaga kerja, barang dalam negeri itu ada aturannya. Itu supaya dihilangkan, kita nggak mau lagi negara ini didikte dana-dana asing," tambahnya.
Dengan konsep Islamic Blended Financing, Prof Mukthasor menyebut dana masyarakat bisa menjadi alternatif pembiayaan program negara.
"Alternatifnya dana masyarakat ini melalui islamic blended financing harus diberi ruang cukup sehingga sejajar dengan sumber pembiayaan yang lain. Dan ini bisa didorong akhirnya negara ini akan dibantu rakyatnya dan rakyatnya mendapat manfaat lebih besar karena diakomodirnya dana-dana itu," jelasnya.
Ketua Pimpinan Wilayah SI Jatim Prof Achmad Subagio menyebut, potensi ekonomi umat sangat luar biasa. Islamic blended financing diharapkan membuka potensi yang luar biasa untuk pemerintah dan warga.
"Kita berharap apa yang kita gulirkan nanti oleh pemerintah pusat kemudian dilakukan kajian dan dijadikan sebuah kebijakan yang menaungi sistem yang kita sebut sebagai sistem blended financing. Dengan demikian ada payung hukum yang pasti," jelasnya.
"Salah satu yang kita usulkan adalah pembiayaan untuk proyek-proyek strategis nasional yang selama ini bisa jadi pembiayaannya adalah lewat luar negeri. Dengan pola ini kemudian ada proyek-proyek strategis nasional dan punya dampak yang besar harapannya adalah masyarakat dalam konteks ini berarti umat Islam yang mempunyai dana lewat wakaf, infaq, dan bisa juga lewat yang lain yang secara komersial dimasukkan di dalam namanya sistem yang mendukung proyek strategis nasional itu sehingga kita akan mendapatkan manfaat yang lebih," tambahnya.
Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari mengaku siap mendukung program tersebut. OJK siap berkolaborasi bersama SI.
"Pada intinya OJK juga berterima kasih atas inisiatif yang sudah disampaikan oleh SI, dan OJK siap untuk berkolaborasi dan bersinergi dari yang bentuknya namanya biasa, direct Investment, dan bentuk-bentuknya sifatnya CIS (collective investment scheme). Jadi OJK siap untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan inisiatifnya menjadi kenyataan," tandasnya.
