.webp)
Sekelompok warga Sidoarjo bersama organisasi kemasyarakatan menggelar aksi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (12/2/2026). Massa mengadukan dugaan persoalan hukum jual beli tanah yang dinilai bermasalah hingga disebut berdampak pada dunia pendidikan.
Dari pantauan detikJatim, massa aksi dari warga Sidoarjo bersama GRIB Jaya memadati Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 09.15 WIB. Dalam orasinya, mereka menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kualitas pendidikan anak-anak Sidoarjo.
Sekitar 30 menit kemudian, massa bergerak menuju Kantor DPRD Sidoarjo. Di lokasi tersebut, mereka menyampaikan keluhan soal ketidakharmonisan antar pimpinan daerah serta sejumlah persoalan hukum yang dinilai belum mendapat penanganan serius dari aparat penegak hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Slamet Joko Anggoro mengatakan, salah satu persoalan yang disuarakan dalam aksi tersebut berkaitan dengan sebidang tanah di Blok Stasiun Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, yang rencananya digunakan untuk pembangunan SMKN Prambon.
"Kami datang untuk aksi damai, kami ingin agar persoalan hukum tanah ini segera diselesaikan, agar tidak berlarut-larut dan tidak menghambat kepentingan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan," kata Slamet saat berada di depan Gedung DPRD Sidoarjo.
Menurut Slamet, keberadaan SMKN Prambon sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses pendidikan kejuruan bagi masyarakat Prambon dan sekitarnya. Namun hingga kini, rencana pembangunan tersebut dinilai terhambat akibat persoalan hukum jual beli tanah.
"Berdasarkan pendapat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember, proses jual beli tanah tersebut dinilai bermasalah, karena dilakukan saat status tanah belum sah menjadi hak milik, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi, perdata, hingga pidana," ujarnya.
Ia menegaskan penyelesaian masalah harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan kepentingan publik agar pembangunan SMKN Prambon dapat segera direalisasikan.
"Kami merindukan kehadiran KPK di Sidoarjo, usut secara transparan. Agar pendidikan anak cucu kita semakin terjamin dan tidak menyengsarakan masyarakat Sidoarjo," tuturnya.
(pfr/hil)
