Keretakan hubungan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana seperti tidak berujung. Masyarakat menunggu hubungan kedua pucuk pimpinan di Kabupaten Sidoarjo bisa harmonis kembali.
Untuk itu, belasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan LSM yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo, menggelar pertemuan di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Kamis (5/2/2026).
Sekretaris Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, mengaku khawatir jika keretakan hubungan pimpinan daerah terus berlarut. Ia menilai kondisi tersebut bisa berdampak langsung pada realisasi program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harapan saya serta teman-teman Aliansi Peduli Sidoarjo, yang pertama agar segera islah. Karena apa? Karena kalau tidak islah, pembangunan-pembangunan di Sidoarjo ini akan mangkrak. Program-program yang dicanangkan ketika kampanye Subandi-Mimik itu akan terhenti," ujar Bramada.
Pihaknya kata Bram, telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada kedua pimpinan daerah sejak, Selasa (3/2/2026) untuk memfasilitasi pertemuan. Sayangnya, hingga acara berlangsung hanya Bupati Subandi yanghadir. Sedangkan wakil bupati sama sekali tidak memberikan konfirmasi kehadiran.
"Kami kecewa, karena wakil bupati tidak hadir dan tidak ada konfirmasi," kata Bram dengan nanda kecewa.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan secara terbuka kesiapannya untuk islah dengan wakil bupati Mimik Idayana demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kelangsungan pembangunan di Kota Delta.
"Saya pimpinan daerah, saya cinta Sidoarjo, saya sayang Sidoarjo. Saya islah bagi kita. Ini adalah kado ulang tahun Kabupaten Sidoarjo," kata Subandi di hadapan peserta audiensi.
Ia menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus berada di atas ego pribadi. Menurutnya, perdebatan internal sudah seharusnya dihentikan agar fokus pembangunan tetap terjaga.
"Kalau islah ini kan tergantung secara pribadi. Bupati sudah, kita terbuka. Lah, tergantung dari wakil, kan gitu ya. Tergantung dari wakil," tambahnya.
Selain menyinggung soal rekonsiliasi, Subandi juga memastikan roda birokrasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo tetap berjalan bersih dan profesional.
"Saya pastikan tidak ada main-main dengan proyek, tidak ada jual beli jabatan, tidak ada permainan perizinan," ujarnya.
Aliansi Peduli Sidoarjo yang terdiri dari berbagai Ormas dan LSM seperti PBB, GRIB KAYA, URC GOJEK, MADAS, LIRA, dan GMBI menegaskan bahwa seruan islah merupakan harga mati demi kepentingan masyarakat Sidoarjo yang telah memberikan mandat kepada pasangan kepala daerah tersebut.
(dnp/abq)











































