.webp)
Bupati Sidoarjo H. Subandi menggelar rapat koordinasi percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bersama jajaran Forkopimda, DPRD, kepala OPD, camat, hingga kepala desa dan lurah se-Kabupaten Sidoarjo. Dalam rapat tersebut, Subandi menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program prioritas Presiden Prabowo.
"Ini bentuk atensi pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Presiden. Keberhasilan daerah juga ditentukan dari seberapa besar kita memberi support pada program pusat," ujar Subandi dalam arahannya, Rabu (28/1/2026).
Ia menyebutkan, saat ini masih ada 47 titik KDKMP di Sidoarjo yang terkendala persoalan pengurukan lahan. Dari jumlah itu, 27 lokasi sudah memiliki Bantuan Keuangan (BK) namun masih kurang, sedangkan 20 lokasi lainnya belum memiliki BK sama sekali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Sidoarjo menyiapkan solusi alternatif berupa dukungan alat berat dan armada angkut milik pemerintah daerah.
"Kita punya sembilan backhoe. Nanti truk pengangkut juga kita siapkan. Kalau lahannya bisa digali, tanahnya bisa dimanfaatkan, bahkan bisa dipakai untuk kolam lele atau lainnya oleh desa," jelasnya.
Subandi juga meminta para camat turun langsung melakukan pendampingan intensif kepada desa dan kelurahan.
"Saya minta update tiap tiga hari sekali. Dalam coffee morning, camat harus memaparkan progres. Kenapa yang sudah ada dana belum jalan, apa kendalanya, itu harus jelas," tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRD juga akan merumuskan kebijakan pemanfaatan BK yang ada di desa agar bisa membantu proses pengurukan lahan KDKMP.
Selain membahas koperasi, Subandi turut menyinggung persoalan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang masih menjadi hambatan dalam penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).
"Sidoarjo masih kurang sekitar 4.000 meter persegi LP2B. Ini berdampak pada terhambatnya RDTR dan investasi. Tahun 2025 kita baru jalan satu RDTR di Tulangan, padahal targetnya empat tiap tahun," ungkapnya.
Ia memastikan akan mengawal langsung persoalan tersebut ke pemerintah pusat.
"Minggu depan saya ke Jakarta untuk mempercepat penyelesaian ini. Investor butuh kepastian hukum tata ruang. Kalau RDTR jelas, peruntukan desa jelas, investasi tidak akan terhambat," terangnya.
Di akhir arahannya, Subandi meminta seluruh kepala desa, camat, dan OPD bekerja bersama menyukseskan pendirian KDKMP demi mendorong kesejahteraan masyarakat.
"Kalau kerja bareng, beban jadi ringan. Ini program untuk masyarakat. Kita harus pastikan manfaatnya benar-benar terasa di Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya.
(auh/abq)
