.webp)
Surabaya memiliki sejarah panjang kepemimpinan yang sarat nilai keberagaman dan keterbukaan. Salah satu fakta menarik yang jarang diketahui publik adalah wali kota pertama Surabaya bukan berasal dari etnis Jawa.
Sosok tersebut adalah Radjamin Nasution, tokoh berdarah Batak yang dipercaya memimpin Surabaya pada masa awal pemerintahan. Kehadirannya menjadi bukti bahwa sejak dulu Surabaya telah tumbuh sebagai kota yang inklusif, terbuka terhadap perbedaan latar belakang suku dan budaya.
Kisah Radjamin Nasution tidak hanya menorehkan catatan penting dalam sejarah pemerintahan Surabaya, tetapi juga mencerminkan semangat pluralisme yang hingga kini melekat kuat pada Kota Pahlawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Latar Belakang Radjamin
Radjamin Nasution Gelar Sutan Kumala Pontas atau dr Radjamin Nasution lahir 15 Agustus 1892 di Desa Barbaran, Kecamatan Panyabunyan, Sumatera Utara. Ia bukan berasal dari suku Jawa, melainkan Batak.
Radjamin merupakan seorang dokter, birokrat, dan pejuang kemerdekaan. Ia pernah bersekolah di kedokteran Stovia di Batavia (kini Jakarta). Ia juga merupakan sosok kolega dr Soetomo yang merupakan pendiri Boedi Oetomo, organisasi pergerakan pertama Bumi Putera.
Setelah menyandang gelar dokter, ia sempat mendapat penugasan di beberapa daerah, termasuk Surabaya. Pada 1938, Radjamin menjabat Kepala Bea dan Cukai Surabaya. Namun, sebelum menjabat sebagai Kepala Bea dan Cukai Surabaya, pada 1931, ia menjadi anggota Dewan Kota (Gemeenteraad).
Pada 1938, ia diangkat sebagai pemerintah Kota Surabaya (Wethouder). Lalu pada 1945, menjabat Kepala Dinas Kesehatan Surabaya ketika revolusi fisik kemerdekaan bergejolak hebat di Surabaya.
Alasan Radjamin Diangkat Sebagai Wali Kota Pertama Surabaya
Kebanyakan orang Surabaya mungkin akan lebih mengenal Cak Doel Arnowo sebagai wali kota pertama yang berasal dari Surabaya. Namun, sebelum Doel Arnowo, ada tiga wali kota yang menjabat.
Wali kota pertama Radjamin Nasution Gelar Sutan Kumala Pontas, kemudian Mr Indrakoesoema, kemudian Mr Soerjadi. Wali kota dipilih setelah proklamasi kemerdekaan.
Dikutip Soerabaia Tempo Doeloe, pada 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Bala Tentara Jepang di seluruhnya termasuk di Surabaya habis dilucuti. berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1945 pada tanggal 23 Nopember 1945 dalam pasal 1 s/d 3 ditetapkan:
"Komite Nasional Daerah diadakan, kecuali daerah Soerabaia dan Yogyakarta; di Karesidenan di kota berotonomi, kabupaten dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri."
Pada UU tersebut Komite Nasional Daerah (KND) turut serta menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan rumah tangga daerahnya kepada peraturan pemerintah pusat.
KND memilih sebanyak-banyaknya 5 anggota sebagai Badan Eksekutif yang bersama-sama dengan dan dipimpin kepala daerah. Dalam pemerintahan itu, Pemerintah Militer Jepang tidak mampu menjaga keamanan sampai tantara sekutu datang ke Indonesia.
Dari banyaknya kejadian tersebut, Rakyat Surabaya menolak untuk diperbudak kembali dan mengambil langkah tegas. Penyerbuan Gedung Raad van Justitie atau Gedung Kentapai, dan insiden penyobekan bendera di Hotel Oranye atau Hotel Yamato.
Dari kejadian tersebut, Pemerintah Republik Indonesia belum sempat mengubah susunan pemerintah di Kota Surabaya. Akhirnya, dipilihlah Wali Kota Surabaya pertama, yaitu Radjamin Nasution Gelar Sutan Kumala Pontas.
Radjamin dipilih menggantikan tugas Wali Kota Surabaya yang berasal dari Belanda yakni W A H Fuchter (1929-1942). Lalu pada era kependudukan Jepang, Radjamin diangkat menjadi wakil dari Wali Kota Surabaya, Takahashi Ichiro (1942-1945).
Pemilihan Radjamin di dasari karena saat itu belum adalah Sekkota (Sekda Kota), maka ia pun dibantu oleh Wedhana (pejabat atministrasi era Kolonial Belanda) dan Asisten Wedhana.
Kebijakan dan Jejak Kepemimpinan
Ketika pecah perang 10 November 1945, Radjaminlah yang memerintahkan warga Soerabaia mengungsi ke luar kota. Perintah Radjamin ini didasarkan dari Gubernur Soerjo.
Operasi ini dilakukan dari Surabaya ke Mojokerto dan Tulungagung. Radjamin dikenal cukup disiplin, merakyat, dan tulus hati. Pada saat pemerintahan berkecambuk, Ia memerintahkan untuk mengumpulkan pakaian bekas.
Pada era tersebut, banyak pegawai yang hidupnya semakin terlantar. Dengan segala cara sebagai Wali Kota, ia bertindak dengan membawa uang gajian mereka langsung sebagai bentuk tanggung jawab.
Dalam catatan sejarah, Radjamin menjadi sosok yang menginisiasi pemindahan makam para pahlwan dari kawasan Simpang ke lapangan Canna yang saat ini menjadi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa.
Radjamin juga pernah mendirikan klub sepakbola Soerabajasche Kantor Voetbalbond atau SKVB. Klub ini anggota dari Persebaya yang mayoritasnya adalah pegawai pemerintahan kota. Ia sangat aktif di sepakbola dan mengantarkannya sebagai Presiden Persebaya pada tahun 1950-1953.
Radjamin juga mendirikan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya dan dikenal dengan nama YKP yang masih eksis. Ia juga pernah menjadi anggota DPR Kota Surabaya dan DPR RI pada hasil pemilu pertama tahun 1955 dari dapil Jatim.
Akhir Kisah Sang Wali Kota Pertama
Sebelum meninggal, Radjamin juga sempat menjabat sebagai DPR Pusat. Ia meninggal pada 10 Februari 1957, karena komplikasi penyakit di Surabaya. Sedihnya, ia tak memiliki barang-barang peninggalan atau prasasti pada saat menjabat.
Meski namanya dalam sejarah dikenal sebagai wali kota, Radjamin tidak pernah menerima bintang gerilya. Karena tidak memiliki bintang kehormatan itu, ia tidak dimakamkan di makam pahlawan.
Radjamin dimakamkan di Makam Islam Rangkah, yang merupakan bekas kediamannya di Jl Alun-alun Rangkah No 3. Kini, rumahnya menjadi Rumah Sakit Bersalin Adi Guna.
Artikel ini ditulis Fadya Majida Az-Zahra, peserta magang PRIMA Kemenag di detikcom.
(ihc/irb)
