.webp)
Perwakilan massa ditemui pihak Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pemkot Surabaya terkait penolakan relokasi ke wilayah Tambak Oso Wilangun (TOW). Hasilnya, mereka tetap mempertahankan pilihan masing-masing.
Usai menggelar aksi di depan Gedung DPRD Surabaya, massa bergeser ke Balai Kota Surabaya. Tak lama orasi, perwakilan massa masuk untuk audiensi bersama Asisten 1 Pemkot M Fikser dan Dirut RPH Fajar Isnugroho.
Fikser mengakatan, program tersebut sudah masuk rencana penataan dan pembangunan kota sejak 2016. Kemudian baru terealisasikan pada tahun ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami jelaskan bahwa program ini sudah dirancang sejak tahun 2016 dan menjadi bagian dari rencana pembangunan serta penataan kota. Saat ini, pemerintah kota juga sedang melakukan penataan kawasan religi," kata Fikser kepada wartawan di Balai Kota, Senin (12/1/2026).
Ia menegaskan, relokasi hanya berlaku untuk fasilitas rumah potong hewan. Sedangkan pedagang tetap berada di lokasi semula.
Soal jarak dan kesiapan tempat, pemkot sudah mengantisipasi. Di mana disiapkan kendaraan pengangkut daging setelah proses penyembelihan.
Selain itu, jam operasional penyembelihan juga akan dimajukan. Jika sebelumnya dilakukan mulai pukul 00.00 WIB, ke depan direncanakan dapat dimulai sekitar pukul 22.00 WIB.
"Harapannya proses bisa lebih cepat selesai, sehingga distribusi daging ke Pasar Arimbi tetap sesuai waktu," ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan penolakan yang disampaikan pedagang dan jagal tetap dihargai. Pemkot Surabaya akan terus melakukan pendekatan dan dialog agar para pihak dapat memahami kebijakan relokasi tersebut.
Sementara koordinator jagal dan pedagang daging sapi Surabaya Abdullah Mansyur mengatakan, hasil audiensi yang dilakukan ini tidak sesuai yang diharapkan. Massa mengancam bakal melakukan aksi lebih besar daripada hari ini agar pemkot mau membatalkan relokasi RPH.
"Jadi, kami akan melakukan aksi lagi. Karena tidak ada kesepakatan yang pasti," pungkas Mansyur menutup audiensi.
(auh/abq)
