.webp)
Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan konkret terhadap pesantren. Khususnya melalui kejelasan dan penguatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Ketua Bidang Pesantren MUI KH Fahrur Rozi menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren. Namun, ia menilai kehadiran negara masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek pendanaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan.
"Pesantren adalah institusi pendidikan asli Indonesia yang telah terbukti menjadi pilar penjaga moralitas dan karakter bangsa. Karena itu, dukungan negara tidak boleh setengah-setengah," ujar KH Fahrur Rozi dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, meskipun payung hukum pesantren telah tersedia, implementasi Undang-undang Pesantren masih memerlukan langkah yang lebih konkret.
Salah satu yang menjadi sorotan utama Komisi Pesantren MUI adalah posisi Dana Abadi Pesantren yang hingga kini masih melekat pada Dana Abadi Pendidikan secara umum.
"Komisi Pesantren MUI memandang penting adanya kejelasan posisi dan nomenklatur Dana Abadi Pesantren. Tata kelola yang mandiri diperlukan agar alokasi dan akses dana benar-benar sesuai dengan kekhasan pesantren," jelas Pengasuh Ponpes Annur 1 Bululawang, Kabupaten Malang ini.
Selain itu, Komisi Pesantren MUI juga menekankan pentingnya kepastian mekanisme pendanaan agar manfaat Dana Abadi Pesantren dapat dirasakan secara merata.
Dana tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia santri, sekaligus penguatan sarana dan prasarana pesantren di seluruh Indonesia.
Tak hanya soal pendanaan, harmonisasi kebijakan lintas sektoral juga menjadi perhatian.
KH Fahrur Rozi akrab disapa Gus Fahrur ini juga berharap pemerintah dapat mempercepat sinkronisasi regulasi agar pesantren tidak sekadar menjadi objek administrasi, tetapi diakui sebagai mitra strategis negara.
"Pesantren harus diposisikan sebagai bagian penting dalam mencetak generasi emas Indonesia," tegasnya.
Komisi Pesantren MUI, lanjut Gus Fahrur, berkomitmen untuk terus menjadi mitra dialog yang konstruktif bagi pemerintah.
Pihaknya optimistis, dengan komunikasi yang baik dan komitmen pada amanat Undang-Undang Pesantren yang ada. Pesantren di Indonesia dapat tumbuh menjadi lembaga yang mandiri, berdaya, dan maju berkualitas.
(mua/hil)
