.webp)
Isu penculikan anak yang kembali mencuat belakangan ini, mendorong Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan Surat Edaran khusus. Langkah ini diambil untuk meredam keresahan warga sekaligus memperketat pengawasan lingkungan.
SE Nomor 400.2.4/32621/436.7.8/2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Upaya Pencegahan Penculikan Anak dibuat sebagai respons atas maraknya pemberitaan mengenai dugaan kasus penculikan anak di sejumlah wilayah.
Diharapkan, upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif, sehingga anak-anak di Surabaya tetap aman dan terlindungi dari berbagai bentuk ancaman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eri mengatakan, isu penculikan anak tidak boleh dianggap enteng, apalagi dapat memicu keresahan publik. Warga, lembaga pendidikan, hingga perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan lingkungan.
Warga juga diimbau untuk lebih waspada terhadap kehadiran orang asing dengan aktivitas yang mencurigakan. Lalu, mengoptimalkan kembali sistem keamanan lingkungan seperti Siskamling.
"Seluruh Ketua RW, RT, tokoh agama, tokoh pemuda, Kampung Pancasila, Satgas PKBM Kecamatan, dan Satgas PPA Kelurahan juga diminta berperan aktif melakukan pemantauan dan perlindungan terhadap anak. Jika ditemukan aktivitas mencurigakan, masyarakat diminta segera melapor kepada pihak berwajib atau layanan darurat 112," kata Eri, Jumat (12/12/2025).
Edukasi kepada anak dan orang tua juga menjadi fokus utama. Di mana orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak agar berhati-hati ketika berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, menolak pemberian atau ajakan dari pihak asing, serta berteriak atau meminta pertolongan jika merasa terancam.
"Orang tua harus meningkatkan literasi digitalnya untuk mengawasi penggunaan gawai anak, agar terhindar dari manipulasi atau bujukan yang dapat mengarah pada penculikan atau eksploitasi," ujarnya.
Masyarakat pun diingatkan untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait isu penculikan anak. Informasi harus bersumber dari pihak resmi, baik Pemkot, kepolisian, atau instansi terkait lainnya. Sehingga tidak sampai termakan hoaks yang bisa menimbulkan kepanikan.
Di lingkungan pendidikan pun memperketat pengawasan. Guru piket dan petugas keamanan wajib memantau aktivitas di sekitar sekolah, terutama pada jam masuk, istirahat, dan kepulangan. Sistem penjemputan juga diminta diperketat, di mana murid hanya diperbolehkan pulang bersama orang tua atau pihak yang telah terdaftar.
"Untuk layanan transportasi online, sekolah wajib melakukan verifikasi bukti pemesanan sebelum mengizinkan murid meninggalkan area sekolah," jelasnya.
Sekolah diimbau menjalin komunikasi aktif dengan orang tua melalui kanal resmi untuk menghindari kesalahpahaman terkait penjemputan. Jika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian penjemput, orang tua diminta segera menghubungi pihak sekolah.
"Apabila anak belum tiba di rumah dalam waktu yang wajar, orang tua harus segera melakukan penelusuran awal dan melapor kepada pihak sekolah serta pengurus RT/RW guna mempercepat proses pencarian," urainya.
Satuan pendidikan diminta meningkatkan edukasi kepada murid mengenai cara mengenali potensi ancaman penculikan. Murid harus diajarkan untuk tidak mudah percaya kepada orang tidak dikenal dan segera melapor jika merasa tidak aman.
"Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPK/PPKSP) juga dimaksimalkan untuk memberikan penyuluhan berkala, termasuk kewaspadaan terhadap upaya pendekatan melalui media sosial," tuturnya.
"Peningkatan kewaspadaan harus dilakukan secara kolektif, tidak hanya oleh sekolah atau orang tua, tetapi oleh seluruh elemen masyarakat. Melindungi anak-anak Surabaya adalah tanggung jawab kita bersama. Saya meminta seluruh warga, sekolah, dan lingkungan masyarakat untuk bergerak bersama," pungkasnya.
(esw/hil)
