Menag Ungkap Ada 80 Bangunan Ponpes yang Rusak dan Rawan Ambruk

Menag Ungkap Ada 80 Bangunan Ponpes yang Rusak dan Rawan Ambruk

Esti Widiyana - detikJatim
Rabu, 26 Nov 2025 19:30 WIB
Menteri Agama Nasaruddin Umar saat di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya
Menteri Agama Nasaruddin Umar saat di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)
Surabaya -

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkap ada puluhan bangunan pondok pesantren (ponpes) memiliki risiko ambruk. Ini karena bangunan mengalami kerusakan parah atau kegagalan struktural total.

Menurutnya, dari hasil diinventarisir, total ada 80 bangunan di ponpes yang berpotensi ambruk. Ia pun mengaku tak ingin tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo pada 29 September yang menewaskan 63 santri.

"Kita inventarisir ada sekitar 80 pondok pesantren yang punya tingkat kerawanan yang sangat tinggi," kata Nasaruddin kepada wartawan usai mengisi konferensi International Conference of Indonesian Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu (26/11/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nasaruddin menambahkan 80 Ponpes yang berpotensi ambruk itu terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mengaudit bangunan pesantren di Indonesia. Tepatnya setelah ambruknya bangunana Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo yang menewaskan 63 santri.

ADVERTISEMENT

"Maka itu kami kerjasama atas arahan Bapak Presiden. Sama, jangan terjadi seperti ini lagi. Maka Kementerian PU dan Kementerian Agama diminta untuk mendata pesantren yang rawan," jelasnya.

"Presiden langsung memberikan instruksi itu harus diperbaiki sebelum terjadinya korban. Ya, dan inilah kita bersyukur presiden kita itu sangat proaktif untuk memberikan perhatian khusus pada pondok pesantren," imbuhnya.

Disinggung soal bantuan pembangunan Ponpes Al Khoziny, Nasaruddin mengatakan sudah meninjau langsung lokasi kejadian. Kemenag memberikan bantuan darurat, bahkan berkolaborasi dengan kementerian lain melakukan penanganan.

"Maka itu kami kerjasama atas arahan bapak presiden. Sama, jangan terjadi seperti ini lagi. Maka Kementerian PU dan Kementerian Agama diminta untuk mendata pesantren yang rawan," pungkasnya.




(dpe/abq)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads