Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, telah menandatangani MoU dengan Kapolri terkait penerapan restorative justice sebagai penyelesaian masalah guru yang berhadapan dengan hukum. Hal ini disampaikan pada upacara Hari Guru di Balai Kota Surabaya.
Abdul Mu'ti menjelaskan, untuk melindungi para guru, Kemendikdasmen telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kapolri.
Isi kesepahaman itu antara lain penyelesaian damai atau restorative justice bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, atau lembaga swadaya masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan tugas mendidik.
"Kami sudah ada MoU dengan Kapolri di mana persoalan-persoalan yang menyangkut pendidikan, kedisiplinan di sekolah, diselesaikan dengan damai melalui restorative justice, tidak melalui penyelesaian sebagaimana yang sekarang-sekarang ini kita lihat banyak guru yang harus berurusan dengan hukum," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan usai upacara di Balai Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025).
Dengan adanya MoU tersebut, Kemendikdasmen ingin guru lebih tenang dan bisa fokus mendidik siswa di sekolah.
"Sehingga dengan cara demikian, mudah-mudahan guru dapat memberikan dedikasi dan dharma bakti yang terbaik, dalam rangka mencerdaskan bangsa," ujarnya.
Abdul Mu'ti menyebut penerapan restorative justice sudah mulai diberlakukan.
"Sudah sudah kita tanda tangani (MoU), jadi saya rasa itu sudah berlaku. Sudah kita tanda tangani cukup lama dengan Pak Kapolri," jelasnya.
Ke depan, Kemendikdasmen akan melakukan sosialisasi secara lebih luas ke jajaran kepolisian dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia agar masyarakat semakin memahami bahwa persoalan pendidikan tidak selalu harus masuk ranah hukum.
"Mari kita selesaikan dengan cara yang damai, kita bangun kembali budaya saling percaya, kita menghormati semua jerih payah para guru agar anak-anak kita juga dapat belajar dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Simak Video "Tambah Tahu: Hari Guru Nasional 25 November Beda dengan Hari Guru Dunia"
(irb/hil)