Kemenko PM Awali Pengapusan Kemiskinan Ekstrem dari Ponpes di Lamongan

Kemenko PM Awali Pengapusan Kemiskinan Ekstrem dari Ponpes di Lamongan

Eko Sudjarwo - detikJatim
Jumat, 14 Nov 2025 21:50 WIB
Pelaksanaan program Optimalisasi Peran Pondok Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa” di Lamongan.
Pelaksanaan program 'Optimalisasi Peran Pondok Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa
Lamongan -

Pemerintah mulai mengakselerasi program pengentasan kemiskinan dari level desa dengan menggandeng pondok pesantren. Langkah itu ditandai lewat kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris ke Ponpes Matholi'ul Anwar Lamongan.

Kunjungan ini menjadi penanda dimulainya pilot project 'Optimalisasi Peran Pondok Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa' yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghapus kemiskinan ekstrem yang menjadi bagian dari implementasi amanat Presiden Prabowo dalam kerangka asta cita.

"Pesantren terbukti punya peran besar dalam penguatan ekonomi pedesaan. Karena itu, pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat," kata Abdul Haris dalam arahannya di hadapan perwakilan 100 pesantren se-Jatim, Jumat (14/11/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Acara ini mencakup workshop, pameran, konsultasi program, serta penyampaian arah kebijakan dari Kemenko PM. Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir mulai dari kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga filantropi seperti Baznas dan Rumah Zakat, lembaga perbankan (Himbara), hingga lembaga riset seperti BRIN dan IRE.

Program ini juga menekankan integrasi dunia pendidikan pesantren dan sektor keuangan syariah untuk mengembangkan model bisnis berkelanjutan. Fokus utamanya ialah penguatan rantai nilai halal-dari produksi, distribusi, hingga pembiayaan.

ADVERTISEMENT

Pemerintah berharap pilot project ini melahirkan model ekosistem bisnis syariah yang nantinya bisa direplikasi oleh pesantren dan BUMDes di berbagai provinsi. Himbara juga berkomitmen memperluas akses keuangan inklusif bagi santri dan masyarakat desa.

Program ini dinilai selaras dengan strategi Instruksi Presiden Nomor 8 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan serta agenda Sekolah Rakyat. Dalam kunjungannya, Deputi Kemenko PM menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga filantropi.

"Kami ingin pesantren menjadi pusat ekonomi umat yang mandiri. Kolaborasi adalah kunci agar program ini berjalan berkelanjutan," ujarnya.

Wamenkop RI, Farida Farichah yang hadir di acara ini mengatakan pihaknya juga mendorong pesantren dan lembaga ekonomi desa agar mengambil peran lebih besar dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di Jatim. Dia tegaskan pesantren bukan hanya pusat pendidikan, tetapi punya peran strategis menggerakkan ekonomi masyarakat akar rumput.

"Pesantren telah lama menjadi pusat pendidikan dan penguatan moral. Kini kita ingin memperkuat sebagai pusat ekonomi umat. Kolaborasi dengan lembaga ekonomi desa akan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat miskin," kata Farida.




(dpe/abq)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads