.webp)
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur, Lia Istifhama, M.E.I menunjukkan komitmen nyata memperjuangkan perlindungan sosial dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat. Terutama di daerah pemilihannya, di Jawa Timur.
Sebagai anggota Komite III DPD RI yang membidangi kesejahteraan sosial, Lia Istifhama aktif mendorong perubahan kebijakan yang berdampak langsung pada jaminan kebutuhan dasar warga Jatim.
Salah satu fokus utamanya adalah sektor kesehatan. Lia Istifhama secara konsisten memperjuangkan agar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dialihkan dan di-cover oleh Pemerintah Pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tujuan utama perjuangan ini adalah meringankan beban APBD provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus mempercepat tercapainya Universal Health Coverage (UHC) 100% di Jawa Timur, memastikan seluruh warga memiliki akses kesehatan tanpa terkendala biaya," ujar Lia Istifhama.
Perluasan Program Sosial dan Akses Pendidikan Inklusif
Selain kesehatan, Lia Istifhama juga memperluas jangkauan program sosial. Ia mendorong perluasan cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat menyentuh dan menjangkau kelompok santri di pondok pesantren yang tersebar luas di Jawa Timur.
Program Makan Bergisi Gratis (MBG), menurut Ning Lia, sapaan akrab senator yang juga pencipta Syair Tani ini menyebutkan bahwa MBG bukan sebatas upaya dalam mengurangi stunting namun justru pemberdayaan ekonomi. Apa maksudnya?
"MBG memang program yang efektif untuk menanggulangi stunting karena ini bagian dari deep learning dan kontekstual learning agar dalam keseharian mereka memiliki preferensi konsumsi sesuai keterpenuhan gizi. Jangka panjangnya tentu sangat jelas, sebagai upaya efektif mereduksi angka stunting," jelas Ning Lia.
"Selain itu, MBG merupakan titik pangkal kuatnya budaya gotong royong lintas sektoral serta jejaring ekosistem UMKM. Secara jangka panjang, ini akan menjadi pintu keberdayaan ekonomi daerah," imbuhnya.
"Keberdayaan ekonomi daerah justru semakin tumbuh dengan adanya BMG. Hal ini disebabkan tatkala program pemberian MBG sangat ditunggu anak-anak, maka pemerintah pasti tersentuh untuk terus menjadikan ini program berkelanjutan. Akhirnya, akan terstimulus upaya peningkatan pendapatan asli daerah," jelasnya.
Di sektor pendidikan, Senator Jatim ini fokus pada isu inklusifitas. Ia mendesak adanya penambahan kuota khusus disabilitas dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akses dan kesempatan yang adil dalam menempuh pendidikan tinggi.
Sinergi dengan Ombudsman untuk Pengawasan Layanan Publik
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengawasan pelayanan publik, Lia Istifhama melakukan langkah inisiatif penting di tingkat daerah. Ia menjalin sinergi aktif dengan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur untuk membentuk Posko Pengaduan Bersama DPD-Ombudsman.
Posko bersama ini dibentuk dengan tujuan memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistematis. Posko tersebut menjadi jembatan langsung untuk menampung dan menindaklanjuti berbagai keluhan dari masyarakat akar rumput, mencakup isu-isu layanan publik mendasar seperti sengketa tanah, kualitas pendidikan, dan layanan kependudukan.
Pada keterangan tertulisnya di awal bulan Januari 2025 pasca Rapat Kerja Bersama Kemenkes RI, Ning Lia menjelaskan apresiasinya kepada Menkes atas hadirnya beasiswa bagi dokter spesialis melalui program LPDP.
"Kita harus apresiasi akselerasi bapak Menkes atas ketersediaan beasiswa bagi dokter spesialis, ini sangat penting sebagai indikator pemenuhan UHC atau Universal Health Coverage (UHC) di daerah. Namun ternyata, ada daya dorong lain yang sangat perlu menjadi atensi, yaitu penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat atau JKN," kata Ning Lia.
"Saat ini, Jatim sebagai provinsi dengan populasi tertinggi kedua nasional, hanya menerima 15 juta PBI JKN, padahal total populasi sekitar 41,4 juta jiwa. Artinya, lebih dari setengah penduduk Jawa Timur belum sepenuhnya terlindungi oleh jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah," ujarnya.
"Sebagai upaya penyelesaian, pemerintah perlu meningkatkan jumlah penerima UHC, dengan target memperluas cakupan layanan untuk 3 juta warga lagi pada tahun 2024, sehingga total warga yang tercover oleh UHC bisa mencapai sekitar 18 juta jiwa. Ini akan memungkinkan lebih banyak warga Jawa Timur, terutama yang kurang mampu, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai," jelasnya.
Melalui serangkaian perjuangan di tingkat legislasi dan sinergi aktif di tingkat daerah, Lia Istifhama menegaskan perannya sebagai wakil rakyat Jatim yang berkomitmen penuh terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan perbaikan tata kelola pelayanan publik.
Jangan lewatkan, detikJatim akan kembali menghadirkan detikJatim Awards 2025, ajang penghargaan untuk tokoh masyarakat hingga pelaku bisnis dan instansi pemerintah yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Jawa Timur. Tahun ini, pemberian penghargaan akan digelar di Grand Mercure Mirama, Kota Malang, pada Rabu, 5 November 2025.
Anugerah detikJatim Awards 2025 ini diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, kampus, DPRD, BUMD, dan perusahaan swasta. Seleksi penerima dilakukan melalui tahapan khusus oleh dewan redaksi detikcom dan detikJatim, dengan memperhatikan kriteria inovasi, kreativitas, inspiratif, dampak bagi masyarakat, dan keaktifan di bidang masing-masing.
(dpe/abq)
