.webp)
Usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto menuai beragam tanggapan. PDIP menilai pemerintah tak seharusnya mudah memberikan gelar kehormatan tersebut tanpa meninjau secara mendalam rekam jejak dan nilai kemanusiaan sosok yang diusulkan.
"Tentu saja ini (usulan gelar pahlawan) menjadi catatan PDIP, seperti yang tadi yang disampaikan Ibu Megawati (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) jangan mudah memberikan gelar pahlawan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Sabtu (1/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto menyebut, PDIP terus menerima dan mendengarkan masukan dari masyarakat sipil hingga perguruan tinggi terkait pemberian gelar pahlawan kepada seseorang. Menurutnya, seseorang yang diberikan gelar pahlawan harus memiliki catatan kemanusiaan yang jelas.
Misalnya adanya pelanggaran masa lalu yang dilakukan, hingga upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut.
"Prof Mahfud ketika dulu menjadi Menko Polhukam juga memberikan catatan tentang HAM, tentu saja ini menjadi catatan kami (dalam menanggapi gelar pahlawan)," terangnya.
Hasto menyebut, Megawati menyampaikan bahwa pahlawan merupakan simbol suatu negara. Sehingga, bagaimana sosok tersebut memiliki terobosan dan berperan penting bagi kemerdekaan Indonesia. Termasuk, perjuangan kemanusiaan, bukan justru melakukan pengkhianatan terhadap masyarakat yang harusnya dilindungi oleh negara.
"Oleh karena itu, pahlawan harus jadi sosok ideal, yang menjadi tauladan bagi seluruh anak bangsa. Pesan Bu Mega jelas gelar pahlawan harus melihat kepeloporannya dari suara rakyat dan masa depan sosok pahlawan itu betul-betul menjadi contoh perjuangan anak bangsa kini dan di masa yang akan datang," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Usulan itu diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.
Beberapa tokoh yang diusulkan di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.
"Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak lima tahun lalu, enam tahun lalu, atau baru tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Marsinah," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).
(auh/hil)
