.webp)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung 2026 diproyeksi mengalami defisit Rp 150 miliar. Sepertiga dari APBD itu dimanfaatkan untuk belanja pegawai.
Rancangan APBD 2026 itu disampaikan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam rapat paripurna di DPRD setempat pada Senin (22/9/2025) siang. Dalam pidatonya Gatut menyebut pendapatan daerah 2026 diproyeksi mencapai Rp 2,889 trilliun.
"Belanja Rp 3,039 triliun, defisit Rp 150 miliar," kata Bupati Gatut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya APBD 2026 akan mengedepankan 8 prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan visi misi Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin dan diselaraskan dengan program pemerintah pusat.
Delapan program prioritas tersebut meliputi perluasan kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan ekonomi sektor unggulan, penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
"Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan. Memperkuat hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam lokal. Percepatan penurunan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Kemudian juga peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan pelestarian budaya.
Mengenai defisit anggaran Rp 150 miliar, Bupati tidak menjelaskan hal itu secara gamblang. Pihaknya justru menilai bahwa persoalan defisit anggaran tidak perlu dipertanyakan.
"Apa yang sudah saya sampaikan tadi (terkait defisit) itu sudah sesuai tupoksinya dan tidak perlu dipertanyakan, karena kondisinya seperti itu," ujar Gatut.
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Dwi Hari Subagyo menjelaskan defisit anggaran pada PAPBD 2026 akan tertutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atau selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.
"Defisit Insyaallah akan tertutup dengan SiLPA, mengacu kemarin pada N audit BPK sekitar Rp 150 miliar itu. Insyallah masih tercukupi," kata Dwi Hari.
Diskui komposisi anggaran di 2026 masih belum ideal, sebab dari Rp 3,039 triliun anggaran belanja, sepertiga di antaranya bakal diserap untuk belanja pegawai.
"Yang masih menjadi PR kami adalah belanja pegawai, masih kebanyakan. Lah di satu sisi kami mengoptimalkan mandataris spending belanja pegawai, di sisi lain ada penambahan PPPK dan segala macam," ujarnya.
Sesuai rencana, jumlah belanja pegawai di Pemkab Tulungagung tahun depan mencapai Rp 1,3 triliun. "Ya kalau anggaran belanja Rp 3 triliun ya sepertiganya," imbuhnya.
Meski alokasi anggaran belanja pegawai cukup tinggi, komposisi di dalamnya termasuk beberapa belanja barang dan jasa.
"Barang dan jasa masih masuk, tapi kalau Peraturan Mendagri yang baru turun, maka ada beberapa yang dikeluarkan dari belanja pegawai," jelasnya.
Sementara, untuk alokasi belanja infrastruktur pada 2026 diproyeksikan hanya sekitar Rp 180 miliar. Dana tersebut akan dioptimalkan untuk perbaikan dan peningkatan jalan serta pembangunan sejumlah jembatan yang rusak.
"Termasuk untuk pembangunan jembatan Junjung, Kecamatan Sumbergempol. Anggarannya sekitar Rp 7 miliar kalau nggak salah. Itu sudah dialokasikan tahun 2026," imbuhnya.
(dpe/abq)
