.webp)
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul baru saja mengungkap lebih dari 300 ribu penerima bantuan sosial (Bansos) telah dihentikan lantaran terlibat judi online. Di Kota Malang, ribuan penerima bansos juga turut dicoret. Benarkah karena judi online?
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito menjelaskan, setidaknya ada 4 ribu penerima bansos yang dicoret dan perlu dilakukan ground checking atau pengecekan lapangan ulang.
Tujuannya untuk menyelaraskan dan memastikan data penerima benar-benar tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Kota Malang, error-nya itu ada 4 ribu dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) versi kami sebanyak 189 ribu," kata Donny kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).
Donny mengakui, 4 ribu penerima bansos itu telah dihentikan oleh Kementerian Sosial. Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah mereka termasuk penerima bansos yang terlibat judi online atau bukan.
Dugaan tentang judi online itu berkaitan dengan penghentian 300 ribu penerima bansos oleh Kemensos karena terlibat judi online.
"Kami belum tahu itu termasuk yang main judol atau bukan. Jadi kami masih belum tahu. Karena Kemensos belum merilis datanya," bebernya.
Donny menambahkan, ada beberapa kemungkinan sejumlah penerima bansos itu bukan kalangan masyarakat yang berhak menerima. Misalnya, masyarakat kategori desil 5 (masyarakat mampu) tetapi terdata dalam desil 1 atau 2 (masyarakat kurang mampu) dan sebaliknya.
"Jadi 4 ribu penerima bansos itu bisa saja salah sasaran, tak terdaftar di semua desil atau lainnya. Itu diputus oleh Kemensos," ungkapnya.
Donny juga mengatakan jika Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai data yang digunakan untuk menyalurkan bansos tidak sepenuhnya akurat. Sebab data DTSEN bukan hanya data dari DTKS, tetapi juga berasal dari Regsoseg Bapenas, P3KE Kemenko PMK, dan lainnya.
Di sisi lain, Donny juga menjelaskan penerima bansos yang benar-benar berhak tetapi tak masuk data penerima bisa melakukan daftar ulang. Bisa secara mandiri melalui cek bansos atau melalui petugas PKH.
"Tentu kami juga perlu penyelarasan, melalui muskel untuk perbaikan data, termasuk ground cecking," pungkasnya.
(dpe/hil)
