.webp)
Ada 11 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang tercatat dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah. Bupati Trenggalek pun mengusulkan agar data tersebut dicoret.
Mochamad Nur Arifin, Bupati Trenggalek menyatakan bahwa temuan data itu diketahui saat pemerintah melakukan proses validasi data penerima bansos di Trenggalek.
"Kami temukan ada 11 ASN yang terdaftar sebagai penerima bansos," kata M Nur Arifin kepada wartawan, Jumat (15/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya dari 11 pegawai negeri itu tujuh di antaranya dipastikan tidak mengambil bantuan, sementara 3 ASN telah melakukan pengembalian bansos yang sempat diambil.
Bupati menyebutkan bahwa masuknya data nama sejumlah ASN sebagai penerima bansos itu terjadi pada saat yang bersangkutan belum menjadi pegawai negeri.
Terkait temuan itu pihaknya telah mengusulkan agar 11 pegawai itu dicoret dari data penerima bantuan sosial. Tak hanya itu, usulan pencoretan juga dilakukan terhadap warga yang telah meninggal.
"Kami sudah minta agar 11 nama itu dikeluarkan, termasuk penerima yang meninggal," imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Gus Ipin ini menjelaskan bahwa proses validasi data penerima bansos akan terus dilakukan. Harapannya, penyaluran bantuan sosial itu lebih tepat sasaran.
Berdasarkan data terakhir, jumlah masyarakat Trenggalek yang masuk kategori miskin ekstrem mencapai 10 ribu jiwa atau mencapai kurang lebih 4.000 ribu kepala keluarga.
Ribuan warga miskin itu menjadi salah satu fokus penanganan oleh pemerintah daerah pada 2024. Gus Ipin mengaku tengah menyiapkan sejumlah program pemberdayaan dan peningkatan ketrampilan untuk mendorong pengentasan kemiskinan.
"Melalui APBD 2024 kami akan memberikan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi warga yang masuk kemiskinan ekstrem," kata Arifin.
(dpe/iwd)
