.webp)
Kerusuhan di Surabaya hingga Gedung Negara Grahadi dan Kantor Polsek Tegalsari terbakar sudah sepekan berlalu. Kerusakan fasilitas umum (fasum) akibat kerusuhan itu menyebabkan Pemkot Surabaya mengeluarkan APBD Rp2,5 miliar untuk melakukan perbaikan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan total kerugian perusakan fasum akibat kerusuhan di Surabaya pada akhir Agustus itu mencapai kurang lebih Rp4 miliar. Namun, perbaikan menggunakan dana APBD tidak sebesar nominal kerugian.
"Totalnya yang akan kami keluarkan dari APBD untuk perbaikan sekitar Rp 2,5 miliar," kata Eri kepada wartawan saat ditemui di Kelurahan Kebraon, Senin (8/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eri mengatakan, ada pihak swasta yang akan membantu memperbaiki kerusakan kota akibat kerusuhan dan aksi vandalisme yang dilakukan oleh para perusuh. Pihak swasta itu, kata Eri, menyumbangkan total Rp1,5 miliar.
"Rp 2,5 M dari APBD, (sisanya) dari mereka (swasta) sendiri. Total kerugian Rp 4 miliaran, ada yang memang dikerjakan oleh pemkot, ada swasta yang bilang, 'Pak sudah saya yang bangun, karena itu tempat saya dan saya juga usaha di sana,' Jadi mereka yang membangun," ujar Eri.
Wali Kota Surabaya yang sedang menjabat untuk periode keduanya ini mengatakan banyak sekali fasum yang harus diperbaiki akibat kerusakan saat kerusuhan. Di antaranya pot bunga, cukup banyak barier dibakar, tiang dan rambu-rambu di jalan, hingga kursi besi.
"Fasilitas umum yang ada di kami (Pemkot Surabaya) ya contoh kayak pot, troli sampah, tempat sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan, bola-bola, CCTV sing yang rusak, itu yang kami lakukan (perbaikan)," sebutnya.
Namun, perbaikan Pemkot Surabaya berbeda untuk pos polisi maupun Polsek Tegalsari yang dibakar saat demo ricuh. Karena pos polisi itu dibangun oleh pihak swasta, sedangkan polsek akan menggunakan anggaran kepolisian. Meski demikian pemkot akan tetap memberikan bantuan.
"Kami akan lakukan (perbaikan), kami akan koordinasi dulu dengan teman-teman Polres. Karena kantor Polsek Tegalsari ini sebelumnya Pak Kapolres sudah menyampaikan ke saya akan dibangun," ujarnya.
"Berarti memang harus dibangun, karena minta izin ke cagar budaya, berarti kan memang sudah ada anggaran untuk pembangunan itu. Makanya kami akan koordinasikan dulu," pungkasnya.
(dpe/hil)
