.webp)
Normalisasi sungai Tundo di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, mulai dilakukan hari ini. Alat berat untuk mempercepat pengerukan diterjunkan.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan, normalisasi sungai Tundo dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
Proses normalisasi di mulai hari ini, setelah sebelumnya normalisasi juga dilakukan di daerah aliran sungai Kalisat di Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Normalisasi sungai Tundo di mulai hari ini. Alat berat milik BBWS sudah digeser ke lokasi dari Kalisat," terang Sadono saat dikonfirmasi, Senin (1/9/2025).
Sadono menyebut, normalisasi sungai Tundo akan melibatkan dua alat berat, dengan target sepanjang 1,6 kilometer.
"Untuk normalisasi sungai Tundo akan dikerjakan menggunakan 2 alat berat dari BBWS dengan panjang sungai 1,6 kilometer," sebutnya.
Sebelumnya, BPBD Kabupaten Malang bersama BBWS Brantas melakukan normalisasi Kalisat dengan panjang sungai sekitar 620 meter dan lebar 20 meter.
"Normalisasi untuk mencegah banjir saat musim penghujan nanti," terang Sadono.
Debit air sungai meluap di Kalisat dan DAS Tundo disebabkan hujan deras mengguyur wilayah Tirtoyudo pada Jumat (13/6/2025), sore. Banjir sampai mengakibatkan akses jalan desa tertutup berjam-jam.
Rencananya, normalisasi DAS Tundo akan dilakukan sepanjang 2 kilometer. Seperti diberitakan, banjir menjadi bencana tahunan bagi warga Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, dikala hujan deras mengguyur wilayah mereka. Mereka sudah mengaku capek dan pemerintah dinilai kurang perhatian.
"Warga sudah capek hampir tiap tahun dapat kiriman banjir," ujar Kades Pujiharjo Hendik Arso kepada detikJatim, Sabtu (14/6/2025).
Banjir yang melanda wilayah Pujiharjo disebabkan karena luapan Sungai Tundo yang mengalir di kawasan desa setempat.
Terakhir debit sungai Tundo meluap dan menutup akses jalan desa pada Jumat (13/6/2025), malam. Warga pun sampai terjebak macet selama hampir 10 jam, karena akses jalan tidak dapat dilintasi.
Menurut Hendik, sendimentasi telah mengurangi ruang aliran sungai dan harus dilakukan pengerukan.
Sementara Pemerintah Kabupaten Malang sendiri tak dapat berbuat banyak, karena daerah aliran sungai bukan merupaka kewenangan mereka.
"Pihak Pemkab (Malang) tidak berani mengadakan pengerukan sungai atau pembangunan dinding penahan sungai. Karena bukan kewenanganya," tutur Hendik.
(auh/hil)
