.webp)
Rencana mahasiswa di Mojokerto yang hendak demo hari ini mendadak dibatalkan. Pembatalan itu dilakukan karena pertimbangan khawatir disusupi perusuh.
Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto Bernando Akbar menjelaskan, pembatalan unjuk rasa hari ini karena pihaknya memperimbangkan instruksi Pengurus Besar (PB) dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC), serta situasi nasional.
"Anarkisme tidak mencerminkan penyampaian pendapat yang baik. Yang pasti dikabarkan ada indikasi penyusup untuk provokasi tindakan anarkis," jelasnya kepada wartawan, Senin (1/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Unjuk rasa hari ini, lanjut Akbar, sedianya melibatkan 8 organisasi mahasiswa dan buruh di Mojokerto. Yaitu PMII, HMI, SEMMI, GMNI, IMM, Abemora, Gusdurian, serta aliansi buruh. Sasaran unjuk rasa yaitu DPRD dan Polres di Mojokerto Raya.
Tuntutannya antara lain mendesak DPR agar kooperatif dengan masyarakat, tunjangan yang terlalu besar agar dibatalkan, dewan segera mengesahkan RUU perampasan aset koruptor, serta mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Karena kepemimpinannya terlalu lama, tindakannya belum bisa memberi keadilan kepada para korban kekerasan atau arogansi anggota ketika aksi. Kami mengecam keras penggunaan senjata berlebihan," tegasnya.
Sesuai instruksi PB PMII, tambah Akbar, pihaknya akan merumuskan gerakan yang lebih baik dan bebas dari provokasi anarkisme. Sedangkan PKC PMII meminta agar seluruh cabang menunda unjuk rasa 5-7 hari ke depan.
"Kalau kami belum jelas akan membatalkan atau menunda (demo) karena internal kami belum rapat lagi. Sementara ini kami tetap tenang di tempat masing-masing, tidak melakukan kegiatan di luar," ujarnya.
Sebelum itu, Forkopimda Kabupaten Mojokerto bersama semua elemen masyarakat menggelar deklarasi menolak aksi kekerasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum agar Bumi Majapahit selalu kondusif pada Minggu (31/8).
Lima poin deklarasi yaitu menolak aksi unjuk rasa anarkis, menyampaikan pendapat di muka umum secara damai dan tidak merusak fasilitas umum, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, HAM dan prinsip hukum yang berlaku, menolak segala informasi hoaks, isu SARA dan ujaran kebencian di tengah masyarakat dan medsos, serta bersama menciptakan dan menjaga kamtibmas di Mojokerto selalu kondusif.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa atau Gus Barra melalui akun Instagram @gusbarra_ mengajak masyarakat menggunakan cara damai untuk menyampaikan aspirasi dan kritik ke pemerintah.
"Deklarasi ini lahir dari kebersamaan seluruh elemen di Mojokerto, mulai dari Forkopimda, DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan. Komitmennya jelas, menolak kekerasan, aksi anarkis, hoaks dan ujaran kebencian. Mari bersama kita jaga Mojokerto tetap aman, damai dan kondusif," tandasnya.
(auh/abq)
