.webp)
Tangis duka keluarga balita Hanania Fatin Majida (2) belum reda. Bocah kecil itu meregang nyawa setelah lima hari dirawat di Klinik Siaga Medika, Desa Candipari, dengan dugaan kelalaian dalam penanganan medis. Kasus ini langsung memicu reaksi keras dari DPRD Sidoarjo.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menilai, perlakuan klinik yang sempat menahan rujukan karena alasan administrasi sangat tidak manusiawi, terlebih korban adalah anak kecil.
"Kami ingin ada kepastian, apakah ada cacat prosedur atau tidak. Dinkes harus langsung investigasi ke lapangan," tegas Abdillah usai memimpin hearing bersama keluarga korban, BPJS, dan perwakilan klinik, Jumat (29/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Abdillah, apa yang dialami keluarga korban sangat menyayat hati. Padahal, Pemkab Sidoarjo telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), yang menjamin layanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Sidoarjo.
"Ini memilukan. Semua warga Sidoarjo berhak dilayani dulu. Urusan administrasi bisa menyusul. Tidak mungkin tidak terbayar," tegasnya geram.
Diketahui, balita Hanania sempat dirawat selama lima hari di Klinik Siaga Medika. Awalnya didiagnosa tipes, namun kondisinya memburuk hingga mengalami kejang.
Setelah pemeriksaan ulang, ia dinyatakan positif demam berdarah. Kondisi kritis dengan tangan dan kaki melepuh makin memperparah, sementara permintaan rujukan ke RSUD RT Notopuro sempat tersendat lantaran urusan pelunasan biaya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr Lakhsmie Herawati Yuwantina menyatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan ini dengan investigasi menyeluruh.
"Kasus kematian balita ini jadi perhatian serius bagi kami. Kami akan turun langsung ke lapangan dan mendalami kronologi secara lengkap," kata Lakhsmie saat dikonfirmasi wartawan.
Ia menambahkan, jika terbukti ada pelanggaran atau cacat prosedur dalam pelayanan, maka pihak klinik bisa dikenai sanksi tegas.
"Kami mohon waktu untuk proses klarifikasi dan pengumpulan data. Ini sudah jadi atensi kami," tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Klinik Siaga Medika, dr Rika, membantah tudingan meminta Kartu Keluarga (KK) sebagai jaminan. Menurutnya, penyerahan dokumen itu merupakan inisiatif pihak keluarga.
"Kami tidak pernah minta jaminan. KK itu diberikan karena keluarga merasa belum bisa melunasi biaya," ujarnya.
Ia juga menyebut keluarga pasien sempat diminta kembali ke klinik untuk menyelesaikan administrasi, termasuk mengambil rekam medis dan data pengeluaran perawatan.
(auh/hil)
