.webp)
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur terus menggencarkan pembinaan usaha penangkapan ikan bagi nelayan. Salah satunya dilakukan kepada nelayan di Lamongan.
Pembinaan ini dinilai penting bagi sekitar 22 ribu nelayan dan 4.600 kapal dengan berbagai jenis alat tangkap di 17 desa nelayan Lamongan. Tujuannya agar nelayan memahami penggunaan alat tangkap ramah lingkungan demi keberlanjutan laut sebagai poros kemajuan ekonomi nasional.
Analis DKP Jatim, Yuni Mulyanti, yang hadir mewakili Kepala DKP Jatim untuk membuka acara, menegaskan komitmen pemerintah mendampingi nelayan agar lebih adaptif terhadap kebijakan baru di sektor perikanan. Sejumlah narasumber hadir, di antaranya Kabid Nelayan Tangkap DKP Lamongan Hendra, serta penyuluh perikanan Pantura, Thoha Muslih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nelayan harus mengerti dan paham apa itu alat tangkap ramah lingkungan dan penangkapan ikan terukur (PIT). Prinsipnya, menangkap ikan harus terkendali, proporsional, dan sesuai kuota di zona penangkapan terukur. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Thoha Muslih merujuk PP No. 11 Tahun 2023.
Ketua HNSI Cabang Lamongan H Sukri Sulatim mengapresiasi, pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia mengajak seluruh nelayan menjaga kekompakan serta menghindari gesekan hanya karena perbedaan ukuran kapal atau alat tangkap.
"Nelayan Lamongan harus tetap rukun, solid, dan kompak. Jangan sampai terjadi friksi, baik di laut maupun darat. Kita berharap laut tetap berisi ikan yang bisa menyejahterakan nelayan, bangsa, dan negara," tegas Sukri.
Sejumlah nelayan yang hadir mengaku kegiatan ini membuka wawasan baru. Abdul Rochim (45), nelayan asal Desa Kranji mengaku lebih paham aturan penangkapan ikan terukur.
"Biasanya kami asal berangkat ke laut. Dengan pembinaan ini, jadi tahu aturan kuota dan zona tangkapan. Kalau laut terjaga, kami juga yang untung," ujarnya.
Hal senada disampaikan Sutrisno (39), nelayan asal Brondong. Ia menilai pembinaan semacam ini perlu rutin dilakukan.
"Kami butuh pendampingan terus, biar jelas mana alat tangkap yang boleh dipakai dan mana yang dilarang. Kalau tidak ada sosialisasi begini, banyak nelayan masih bingung," katanya.
(auh/hil)
