.webp)
Ketua DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo buka suara terkait saling lempar tanggung jawab manifes KMP Tunu Pratama Jaya. Khoiri menolak jika ada setiap kecelakaan pengusaha dijadikan kambing hitam.
"Kalau berbicara kecelakaan kapal apakah itu tenggelam, terbakar, tubrukan, kandas tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak. Perlu dilihat secara komprehensif, kecelakaan kapal adalah akibat dari tatanan yang memang harus segera dibenahi baik itu regulasi maupun infrastrukturnya, karena itu rangkaian," katanya.
Tuntutan pemerintah dalam pemberian layanan secara ketat pada transportasi laut setara bandara dapat diterima oleh pengusaha, namun, menurut Khoiri seharusnya pemerintah juga serius dalam membenahi sistem yang ada di transportasi laut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di bandara keamanannya ketat hanya orang bertiket dan ber id khusus yang bisa masuk. Ada juga namanya Aviation Security (Avsec) yang menjamin kawasan bandara steril. Sementara di pelabuhan tidak ada. Pengamen pengasong bisa bebas masuk. Ketika dilarang katanya menghalangi rejeki rakyat kecil. Ini kan repot," ujar Khoiri.
"Kalau mau dibuat sama ya pelabuhan juga harus ada Portsec," imbuhnya.
Menurutnya Indonesia belum melihat industri transportasi penyeberangan ini sebagai hal yang vital. Padahal transportasi laut tidak hanya sebagai angkutan umum masal tapi juga infrastruktur jembatan berjalan.
"Tidak hanya penopang ekonomi tapi kami ini juga pertahanan keamanan. Kalau untuk airport digelontorkan triliunan tapi pelabuhan tidak. Kalau ada kejadian kami dituntut banyak hal. Meningkatkan safety itu juga ada harganya," ujarnya.
Kemudian soal overload yang diduga jadi biang tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Khoiri menyebut overload itu juga bukan murni kesalahan operator kapal. Meski telah diubah, kapal juga sudah diperiksa oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) maupun marine inspektor.
Overload, kata Khoiri, telah terjadi sejak berada di darat. Angkutan yang dimuat kebanyakan adalah truck-truck ODOL yang sudah dimodifikasi dimensinya. Beban yang dibawa juga melebihi standar.
"Sehingga memang, tidak memungkinkan kesalahan ini dilimpahkan ke operator kapal saja. Ini sangat kompleks," ujarnya.
Khoiri lantas menyindir soal kondisi dermaga yang masih berbentuk plengsengan. Padahal Indonesia telah merdeka selama 80 tahun.
"Ini 80 tahun Indonesia merdeka masih memiliki dermaga Plengsengan, padahal untuk membangun dermaga itu biayanya tidak semahal membangun airport Kertajati yang biayanya bisa untuk membangun 2 pelabuhan yang punya break water," tandas.
Sebelumnya, komisi V DPR-RI meminta pengusaha mengganti kapal-kapal yang beroperasi di penyeberangan lintas Ketapang - Gilimanuk tak laik layar sehingga Gapasdap harus menghadirkan kapal-kapal yang lebih laik.
Khoiri menyanggupi, namun ia menantang balik agar pemerintah dapat membenahi infrastruktur dermaga yang ada di pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk. Sebab jenis dermaga mempengaruhi jenis kapal yang bisa bersandar.
"Model KMP itu karena desain sandarnya hanya bisa di dermaga Movable Bridge. Kalau LCT hanya di dermaga LCM," ujarnya.
Menurutnya di lintasan Ketapang - Gilimanuk yang dikenal super sibuk itu, dermaga LCM sudah tidak layak lagi digunakan. Ia mendesak agar pemerintah mengganti dermaga seluruhnya menjadi Movable Bridge dilengkapi dengan breakwater dan kolam parkir.
"Kalau infrastruktur dermaganya siap kami bisa datangkan kapal-kapal," pungkas Khoiri tegas.
(auh/abq)
